SIKAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH MELALUI MEDIA DARING DAN MEDIA SOSIAL

ATTITUDE OF SOCIAL MEDIA USERS TO PUBLIC INFORMATION SUBMITTED TO THE GOVERNMENT THROUGH ONLINE AND SOCIAL MEDIA

Authors

  • Era Purike Politeknik Pajajaran ICB Bandung
  • Astriana Baiti Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Nur Azizah Politeknik Pajajaran ICB Bandung

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.167

Keywords:

internet, media sosial, komunikasi. politik

Abstract

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.

References

Referensi Cetak

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.

Neuman, W. L. (2012). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. University of Wisconsin, Whitewater.

Schumacher, J. H. (2010). Research in Education Evidence Based Inquiry. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Jurnal

Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. Potret Pemikiran – Volume 22, No. 2, Juli - Desember, 57-69.

Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 8, Nomor 1, 91-102.

Bertot, J. C. (2010). Engaging the public in open government: The policy and government application of social media technology for government transparency. IEEE Computer, 43(11), 53–59.

Jerry Indrawan, E. A. (2020). Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik. Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Volume 8 Nomor 1, 1-16.

Kushin M, K. K. (2009). Getting political on social network sites: Exploring online political discourse on Facebook. First Monday 14(11).

Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. Lyman Bryson (ed.) The Communication of Ideas. New York: The Institute for Religious and Social Studies, 216-228.

Mahdi, M. I. (2022). Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022. Jakarta: Dataindonesia.id.

Marat Zagidullin, N. A. (2021). Government policies and attitudes to social media use among users in Turkey: The role of awareness of policies, political involvement, online trust and party identification. Technology in Society 67 (2021) 101708.

Muzahid Akbar Hayat, S. J. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 1 Januari 2021, 104-114.

Riadi, Y. (2021, Februari 3). Jumlah Pengguna Media Sosial di Dunia Mencapai 4,2 Miliar. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Siagian, H. F. (2015). Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik. Jurnal Al-Khitabah, Vol. II, No. 1, 17-26.

Stefan Stieglitz, L. D.-X. (2014). Social Media and Political Communication - A Social Media Analytics Framework. Social Network Analysis and Mining - Springer-Verlag.

Syahrial Sarbaini, S. M. (2021). Teori, Media, dan Strategi Komunikasi Politik. Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul.

Tomaž Deželan, I. V. (2016). (R)evolutionizing Political Communication Through Social Media. Hershey PA, USA: Information Science Reference.

Utami, L. D. (2021, Maret 23). Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Downloads

Published

2022-06-20

How to Cite

Era Purike, Astriana Baiti, & Nur Azizah. (2022). SIKAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH MELALUI MEDIA DARING DAN MEDIA SOSIAL : ATTITUDE OF SOCIAL MEDIA USERS TO PUBLIC INFORMATION SUBMITTED TO THE GOVERNMENT THROUGH ONLINE AND SOCIAL MEDIA. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 1(1), 84–94. https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.167

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.