SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PERKARA DIVESTASI PT. NEW MOUNT
AUTHORITY DISPUTES BETWEEN THE PRESIDENT AND PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL AND FINANCIAL AUDIT BOARD IN THE DIVESTMENT OF PT. NEW MOUNT
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.164Keywords:
Sengketa Kewenangan dan Lembaga NegaraAbstract
Pasca Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah dikembangkannya prinsip checks and balances. Dengan prinsip ini, setiap lembaga negara memiliki posisi yang sejajar, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran dan berimplikasi terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan antara Presiden dengan DPR dn BPK merupakan contoh konkrit sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD 1945.
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini. Analisis secara mendalam dilakukan dengan metode penafsiran konstitusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang menyatakan menolak permohonan I Pemohon dan tidak dapat menerima permohonan II Pemohon adalah tepat menurut konstitusi. Putusan MK tersebut lebih brperspektif hukum daripada politik.
References
Erga Yuhendra, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Studi Kasus Divestasi Saham Newmont), JURNAL ILMIAH, Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanpa tahun, tanpa halaman.
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
______, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
______, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.
Luthfi Widagdo Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005,
Sri Hastuti Puspitasari, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 21 Juli 2014,
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
Winasis Yulianto, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: KPK vs Polri, Literasi Nusantara, Batu, 2019.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nagara
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam SKLN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
