Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Mendapat Wasiat Terkait Sengketa dengan Anak Sah Menurut Hukum Perdata
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6732Keywords:
Civil Law, Illegitimate Child, Inheritance Dispute, Legal Protection, WillAbstract
Based on the Constitutional Court Decision Number: 46 PUU-VIII/2010, Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law states that a child born outside of marriage has a civil relationship with their mother and her family, as well as with the man as their father, which can be proven by science, technology, and/or other legal evidence. The child also has a blood relationship, including a civil relationship with the father's family. Inheritance for an illegitimate child through a will is allowed, but it often causes disputes as it is considered to harm the inheritance rights of legitimate children. This study aims to analyze the resolution of inheritance disputes between an illegitimate child who receives a will and a legitimate child according to civil law, as well as the legal protection of an illegitimate child in disputes with a legitimate child. The method used is normative juridical research with a literature study, using primary, secondary, and tertiary legal sources. The approaches used include the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The research results show that the dispute resolution starts with a non-litigation route through deliberation, but if unsuccessful, the illegitimate child resorts to the contending method to defend their inheritance rights. The researcher recommends amendments to Article 874 of the Civil Code to grant the right to a will for an illegitimate child as long as it does not exceed the legitime portie, and to create codification related to marriage property law and wills.
Downloads
References
Abdulkadir, M. (2006). Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
Ade, M. S. (2018). Hukum Agraria: Kajian terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria. Prenadamedia Group.
Adrian, S. (2019). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika.
Ahmad, I. (2020). Hukum Waris dalam Teori dan Praktik. Prenadamedia Group.
Andi, H. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Sinar Grafika.
Abdurachman. (2008). Hukum Acara Perdata. Universitas Trisakti.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. UII Press.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers.
Miru, A., & Pati, S. (2012). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Rajawali Pers.
Arifin, S. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Medan Area University Press.
Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT Citra Aditya Bakti.
Sidharta, B. A. (1999). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju.
Nadapdap, B. (2018). Hukum Perseroan Terbatas. Jala Permata Aksara.
Harsono, B. (2010). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan.
Kuswiratmo, B. A. (2016). Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham. Visimedia.
Sutrisno, B. (2020). Hukum Notaris Indonesia. Graha Ilmu.
Ashshofa, B. (1996). Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta.
Harvey, B. W., & Meisel, F. (1985). Auctions Law and Practice. Butterworth & Co (Publishers) Ltd.
Darmodiharjo, & Shidarta. (1995). Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Pruitt, D. G. (2004). Negotiation in Social Conflict (3rd ed.). McGraw Hill.
Hasan, D. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah. Citra Aditya Bakti.
Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo.
Mukti, F., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Pustaka Pelajar.
Tjiptono, F. (2015). Strategi Pemasaran Edisi Ke-4. Andi Offset.
Munir, F. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. PT Citra Aditya Bakti.
Adjie, H. (2013). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Yahya, H. (2008). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (7th ed.). Sinar Grafika.
Rejeki, H. S. (1995). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika.
Purwosutjipto, H. M. N. (1990). Pengertian Pokok Hukum Perdata. Djambatan.
Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Skema Kuliah. Liberty.
Koesoemawati, I. (2009). Notaris Mengenal Profesi Notaris. Raih Asa Sukses.
Ganie, J. (2011). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika.
Jim, J. N. (2007). Etika Bisnis dan GCG. Pelangi Cempaka.
Satrio, J. (1992). Hukum Keluarga: Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Hak-hak Anak. Citra Aditya Bakti.
Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti.
Mahmudi, M. (2010). Management Kinerja Sektor Publik. UPP STIMM YKPN.
Sastrawidjadja, M. S., & Endang, E. (2004). Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. Alumni.
Mardiasmo. (2016). Akutansi Sektor Publik. Andi.
Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kompas.
Mas, M. (2003). Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia.
Budiardjo, M. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional. Alumni.
Fuady, M. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. PT Citra Aditya Bakti.
Fahmal, M. A. (2020). Perbuatan Hukum dalam Hukum Perdata. Prenadamedia Group.
Nainggolan, B. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka. Publika.
Nazir. (2000). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
Michael, O. J. (2006). Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. PT Revika Aditama.
Parlindungan, A. P. (1994). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Prenadamedia Group.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Bina Ilmu.
Patrik, P. (1988). Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang. Semarang: FH Undip.
Soeroso, R. (1992). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita.
Khairandy, R. (2019). Hukum Perikatan: Pengantar Hukum Perdata. FH UII Press.
Salim, S. (2010). Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Rajawali Pers.
Salim, H. S. (2015). Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata. Rajawali Pers.
Urip, S. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Prenada Media Group.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Sembiring, N. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger (Penggabungan) Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Universitas Medan Area.
Adillah, S. U. (2010). Hukum Kontrak. Unissula Press.
Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry.
Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Tinggi.
Prawirohamidjojo, S. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia. Airlangga University Press.
Soegondo, R. (1991). Hukum Pembuktian. PT Pradnya Paramita.
Soekardono, S. (1995). Hukum Dagang Indonesia. Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (6th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
Hartono, S. R. (1995). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika.
Gautama, S. (1990). Pengantar Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Mertokusumo, S. (2001). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni.
Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Haji Masagung.
Sjahdeini, S. R. (1993). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Ghalia Indonesia.
Zainab, S. (2000). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Lelang. Sinar Grafika.
Soentandyo, W. (2002). Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Prodi Magister Kenotariatan. (2024). Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya. Universitas Jayabaya.
Vollmar, H. F. A. (1984). Pengantar Studi Hukum Perdata (Vol. II, translated by I. S. Adiwimarta). CV Rajawali.
Asikin, Z. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Pers.
Prima, A. P. (2018). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
Mahendra, F. I. (2008). Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
Dewiza, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Testamenter WNI Keturunan Tionghoa dalam Surat Wasiat yang Tidak Didaftarkan pada Pusat Daftar Wasiat. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
Tresye, M. (2000). Kedudukan Hukum Ahli Waris Anak Luar Kawin Dalam Penolakan Pewarisan Burgrlijk Wetboek. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
Peter, P. (2022). Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Untuk Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 784 K/Pdt/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 84/PDT/2012/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1826 K/Pdt/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 180/Pdt/2017/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 249/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Ut.
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 140 K/Pdt/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 47/PDT/2017/PT.PTK jo. Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.PTK.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
