Sosialisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Hukum Melalui Program PkM
DOI:
https://doi.org/10.55606/nusantara.v6i2.8302Keywords:
Community Participation, Community Service Program, Hierarchy of Regulations, Legal Awareness, Legal OutreachAbstract
Public legal awareness is an important element in realizing an orderly, just, and law-based social life, as it enables citizens to understand and properly carry out their rights and obligations. In Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency, a low level of public understanding of the hierarchy of laws and regulations is still evident, which has the potential to cause errors in the application of law within families and communities. This condition indicates the need for systematic, contextual, and easily understood legal socialization. This Community Service Program aims to improve the understanding of members of the Paguyuban Istri Peduli regarding the hierarchy of laws and regulations, while strengthening their role as agents for disseminating legal information within the surrounding community. The method employed is descriptive qualitative with a participatory approach through the delivery of materials, interactive discussions, question-and-answer sessions, and joint reflection. Data were collected through direct observation, oral question-and-answer sessions, and participant feedback forms. The results show an increase in participants’ understanding, high levels of participation in discussions, and the ability to relate legal concepts to real conditions. These findings confirm that participatory-based legal socialization is effective in enhancing public legal awareness and encouraging active community involvement at the local level.
Downloads
References
A’la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 133–150. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3161
Ahmad, I. (2018). Rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Gorontalo Law Review, 1(1), 15–24.
Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). Penyuluhan hukum tentang meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, 8(1), 112–117.
Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia: Antara bentuk, penyebab, dan solusi. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 9(1). https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Basuki, U. (2020). 75 tahun negara hukum: Refleksi atas upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. Literasi Hukum, 4(2), 122–131.
Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 699–711. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711
Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial. Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 33–40.
Fathorrahman, F. (2021). Politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 73–90. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90
Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. Publik, 8(1), 55–64.
Hetharie, Y. (2022). Upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat Negeri Nalahia dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (maano). Jurnal Abdimas, 26(2), 210–214.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Panduan pengawasan dan evaluasi peraturan daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Kusumaatmadja, M. (2008). Hukum, masyarakat, dan pembangunan. Binacipta.
Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2(1), 8–19.
Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagad ketertiban. UKI Press.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).
Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61–84.
Tome, A. H., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Molotabu sebagai upaya menjadikan desa sadar hukum. Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 3(2), 131–144.
Wahyuningsih, Y. Y., Joesoef, I. E., Tarina, D. D. Y., Satino, & Manihuruk, H. (2025). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 5(3), 231–238. https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8000
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
