Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik (Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato)
DOI:
https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i1.1420Keywords:
Consciousness, Society, Land RegistrationAbstract
The problem of land ownership in Buntulia Village is influenced by the lack of knowledge and awareness of the community about land ownership rights because of the total population of 549 families, 463 people have not registered their own land. This of course raises a fairly basic problem by the village government to be resolved. Therefore, in this downstreaming, the service team provides understanding and legal knowledge to the community about the importance of registering property rights and providing assistance to the community together with the Land Agency through the Border Marks Post Community Movement (GEMA PATAS) in order to increase community participation in installing boundary markings, making it easier for BPN officers to take measurements, as well as being able to accelerate the government program on Complete Systematic Land Registration. Thus the community could see the importance of legalizing property rights to the land in order to avoid disputes and thereby give legal certainty to the parties.
References
Aco Nur, Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara.
Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. D., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence. World Development.
Hidayat, N., & Akhmadi. (2006). Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(1).
Muflikhati, I., Rahardjo, S. S., & Suharto. (2016). Peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 9(1).
Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),
Nurul Hidayah. Skripsi, Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sumatera Utara Medan
Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan “Abizar” di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNINGVolume 5, Nomor 3, Agustus
Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang
Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta
Undang-undang
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
