Kewenangan Pemerintah Kota Kupang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Kupang

Authors

  • Laura Angelin Tanur Djari Universitas Nusa Cendana
  • Hernimus Ratu Udju Universitas Nusa Cendana
  • Megi O. Radji Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5150

Keywords:

Child Empowerment, Government Authority, Kupang City Regional Regulation, Street Children's Welfare

Abstract

Street Children are one of the complex social problems in big cities in Indonesia The Kupang City Government has issued a policy through Kupang City Regional Regulation No. 8 of 2013 which regulates the Handling and Empowerment of Street Children, Vagrants, and Beggars in its area. The Social Service has not been fully effective in supporting social welfare. This can be seen from the problem of Street Children in Kupang City, where there are still many underage children who are often seen wandering the streets. They are involved in various activities, such as selling newspapers, snacks, and even begging to anyone who stops. The type of research used in this study uses empirical legal research where this research method functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of the research and discussion show that (1) the results of the research conducted at the Kupang City Social Service are related to the Duties and Responsibilities of the Social Service in providing social welfare services for street children. This refers to the Kupang City Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning the Handling and Empowerment of Street Children. As the implementer, the Social Service has the authority to provide guidance and control to street children. In addition, the implementing agents involved also carry out their duties and functions in accordance with their roles as regional apparatus, ensuring that the coaching process runs in accordance with the responsibilities carried out. (2) Factors that hinder the city social services in providing services in the field of social welfare for street children in Kupang City include internal factors.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dhara, W., & Syahriar, I. (2024). Tinjauan yuridis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 25(2), 127–140.

Gappa, A. (2012). Analisis KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 terhadap perlindungan anak jalanan di kota-kota besar Indonesia. Amanna Gappa, 59.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 361–378.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Lubis, M. K. (2024). Peran Dinas Sosial dalam perlindungan khusus terhadap anak jalanan dan terlantar (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan) [Disertasi doktoral, Universitas Islam Sumatera Utara].

Pemerintah Kota Kupang. (2013). Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.

Prasasi, C. A., Tyesta, A. L. W. L., & Herawati, R. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1–15.

Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan di Kota Surabaya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 1–11.

Ritonga, A. (2003). Kependudukan dan lingkungan (Edisi ke-2). Medan: Lembaga Penerbit.

Rosida, M. (2018). Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Medan Tembung [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].

Setijaningrum, E., Irianto, J., Rachmawati, D. Y., & Asmawi, S. (2005). Analisis kebijakan Pemkot Surabaya dalam menangani anak jalanan. Surabaya: LPPM Universitas Airlangga.

Sugiyono. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (terkait penanganan anak jalanan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak.

Downloads

Published

2025-05-28

How to Cite

Laura Angelin Tanur Djari, Hernimus Ratu Udju, & Megi O. Radji. (2025). Kewenangan Pemerintah Kota Kupang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Kupang. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(1), 444–453. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5150

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.