Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
DOI:
https://doi.org/10.55606/cendekia.v6i3.9902Keywords:
Divorce, Legal Effectiveness, Mediation, Mediator, Sangatta Religious CourtAbstract
This study analyzes the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Sangatta Religious Court under Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts. It employs a socio-legal method combining the statute approach and the sociological approach. Primary data were drawn from interviews with mediating judges and the court registrar, secondary data from statutory regulations, and tertiary data from legal dictionaries. The analysis is built on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which identifies five factors the substance of the law, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and legal culture as indicators of successful law enforcement. The findings show that mediation has been carried out in accordance with Perma No. 1 of 2016, yet its success rate remains low: of 2,351 divorce cases mediated between 2022 and 2024, only 212 cases (9.02%) reached a peaceful settlement. This low effectiveness is attributable to the limited number of certified mediators, the absence of non-judge mediators, a caseload disproportionate to the time allotted for mediation, and weak good faith among the parties. The study recommends strengthening mediator capacity and numbers, involving certified non-judge mediators, and providing legal education to the public as strategic steps to reduce the divorce rate in Sangatta.
Downloads
References
Ardiyanti, N., Ningsih, I. S., & Fitriani, Y. (2024). Penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur mediasi. Sriwijaya Journal of Private Law, 1(1).
Dewi, N. C. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Sakata Law Journal, 3(1).
Elvany, V. (2023). Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka). Law in Review: Journal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19
Gatot Soemartono. (2006). Arbitrase dan mediasi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
Hamami, T. (2013). Peradilan agama dalam reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tatanusa.
Hidayat, M. (2016). Strategi & taktik mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Cet. I). Kencana.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Kusumawardani, N., & Suparnyo. (2024). Pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan non hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara. Jurnal Prisma Hukum, 8(6).
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.
Pangestuti, E., & Setianingsih, L. (2024). Peranan mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Jurnal Yustitiabelen, 10(2). https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putri, F. A., Permana, I., & Siregar, E. S. (2020). Peran hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (Studi Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis). Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, 1(2).
Sariffudin, Anas, & Fida, I. A. (2023). Efektivitas upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1). https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.616
Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan mediasi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
Sunarsy, D., et al. (2018). Efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A di Pulau Jawa. Jurnal Hukum Media Bhakti, 2(2). https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nabilah Khoirunnisa, Irma Suriyani, Amsari Damanik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
