Eksistensi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Anjelina Septiani Harmin; Rafael Rape Tupen; Marlyani Anita Seran

doi:10.55606/jurrish.v5i4.8663

Eksistensi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Authors

Anjelina Septiani Harmin Universitas Nusa Cendana
Rafael Rape Tupen Universitas Nusa Cendana
Marlyani Anita Seran Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i4.8663

Keywords:

Local Own-Source Revenue, Motor Vehicle Tax, Regional Policy, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the motor vehicle tax relief policy and its impact on improving taxpayer compliance and Regional Original Revenue in the Province of East Nusa Tenggara. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach that focuses on an in-depth understanding of the phenomenon. Data were obtained through literature review, field observations, and documentation related to the implementation of the motor vehicle tax amnesty policy in the region. The results show that the motor vehicle tax amnesty policy is one of the regional government’s strategies that is quite effective in increasing local tax revenue while encouraging taxpayer compliance in fulfilling their obligations. However, in its implementation, there are still several obstacles, such as low levels of awareness, understanding, and participation among some taxpayers in optimally utilizing the relief program. This condition causes the policy to not yet run fully effectively in increasing Regional Original Revenue. Therefore, efforts are needed to enhance continuous policy socialization, strengthen supervision, and develop more innovative, effective, and responsive public service strategies so that the motor vehicle tax relief program can be maximally utilized by the wider community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriani, P. J. A. (n.d.). Perpajakan: Teori dan kasus resmi. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2019). Perihal undang-undang. Rajawali Pers.

Badrudin, R. (2011). Ekonomi otonomi daerah. UPP STIM YKPN.

Hanum, Z., Sari, S. N., & Nindito, M. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Kabanjahe. Jurnal Akuntansi, 10(1), 1–10.

Kawedar, W., Rohman, A., & Handayani, S. (2001). Akuntansi sektor publik: Pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah. Universitas Diponegoro.

Komarudin. (1973). Kamus riset. Airlangga.

Kurniati, H. R. (2005). Pemerintah daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah. PT Sofmedia.

Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016–2019 dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah (JES), 7(2), 187–200.

Mardiasmo. (2021). Perpajakan. Andi.

Monteiro, J. M. (2020). Metode penelitian dan penulisan hukum. Deepublish.

Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. (2023). Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 1(2), 198–207.

Ramdhon, S. (2020). Perundang-undangan Indonesia: Kajian mengenai ilmu dan teori perundang-undangan serta pembentukannya. CV Social Politic Genius (SIGn).

Soekanto, S. (1983). Beberapa aspek sosio yuridis masyarakat. Alumni.

Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (n.d.). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Press.

Soemitro, R. (1977). Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta–Eresco.

Soleh, H. (2002). Pengantar sosiologi hukum. Salemba Empat.

Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1999). Introduction to taxation (10th ed.). South-Western College Publishing.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

Widyaningsih, A. (2011). Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind up. Alfabeta.

Downloads

Published

2026-03-31

How to Cite

Anjelina Septiani Harmin, Rafael Rape Tupen, & Marlyani Anita Seran. (2026). Eksistensi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 5(4), 08–15. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i4.8663