Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam Kuhp Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5977Keywords:
2023 Criminal Code, sexual violence, psychological violence, criminal policy, gender responsivenessAbstract
The ratification of the new Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 marks an important milestone in the history of Indonesian criminal law. The new Criminal Code replaces the colonial product that has been in place for more than a century and brings significant updates, especially in the regulation of gender-based crimes such as sexual and psychological violence. The recognition of these forms of violence is a response to the demands of civil society and is part of Indonesia's commitment to international human rights instruments. However, the effectiveness of such arrangements still faces serious challenges, such as the narrowness of the criminal formulation, the high burden of proof, and the potential for gender bias in the criminal justice system. In this context, criminal law should not only be a means of repression, but also carry out preventive and protective functions through holistic criminal policies. An integrative approach that combines penal and non-penal strategies is important to address the complexity of gender-based violence that is structural and multidimensional. This article aims to critically evaluate the provisions of the new Criminal Code related to sexual and psychological violence in the perspective of gender-responsive criminal policy. The evaluation was carried out taking into account the principles of restorative justice, the protection of victims' rights, and the need for social transformation that supports equality and non-discrimination. The results of this study are expected to be an input for the improvement of a criminal law system that is fairer and on the side of victims, especially women and other vulnerable groups.
Downloads
References
Buku
Arief, Barda Nawawi. Reformasi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif KUHP Baru. Yogyakarta: FH UII Press, 2023.
Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Muladi. Kebijakan Kriminal. Bandung: Alumni, 2002.
Wahid, Abdul, dan Muhamad Irfan. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2021.
Jurnal
Aini, Nur. "Kritik terhadap KUHP Baru: Analisis Formulasi Delik Kekerasan Seksual dan Implikasinya terhadap Korban." Jurnal Yustisia 12, no. 1 (2023): 88–90.
Ariani, Andi Tenri. "Problematika Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Yustisia 12, no. 2 (2023): 213–226.
Ariani, Andi Tenri. "Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual dalam RUU KUHP: Tinjauan Perspektif Gender." Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 3 (2023): 211–229.
Asfinawati. "Kritik terhadap Perumusan Kekerasan Seksual dalam RUU KUHP: Perspektif Perlindungan Korban." Jurnal HAM 13, no. 2 (2022): 135–149.
Azizah, Nur. “Implementasi Layanan Terpadu dalam Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 2 (2023): 198–213.
Marcoes-Natsir, Lies, dan Nur Rofiah. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Relasi Kuasa dan Tafsir Gender." Jurnal Musawa 18, no. 1 (2022): 17–35.
Mazumah, Siti. "Bias Gender dalam Praktik Penegakan Hukum Kekerasan Seksual." Jurnal Mimbar Hukum 35, no. 1 (2023): 123–137.
Mazumah, Siti. "Kekerasan Psikologis terhadap Perempuan dan Tantangan Pembuktian." Jurnal Hukum IUS 11, no. 2 (2023): 201–216.
Mazumah, Siti. "Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Perlindungan dan Reviktimisasi." Jurnal Hukum IUS 10, no. 2 (2022): 279–296.
Munti, Rr. Ratna Batara. "Kekerasan Psikologis terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukumnya." Jurnal Mimbar Hukum 32, no. 2 (2020): 158–174.
Suprapto, Agus. "Pendekatan Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 5, no. 2 (2022): 152–155.
Wahyuni, Siti. "Problematika Normatif Kekerasan Berbasis Gender dalam RUU KUHP." Jurnal IUS 11, no. 2 (2023): 233–246.
Wahyuni, Siti. "Urgensi Pendekatan Holistik dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Indonesia." Jurnal Hukum IUS 10, no. 3 (2022): 419–434.
Yuliandri. "Paradigma Baru Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 53, no. 1 (2023): 23–39.
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 94.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7.
Dokumen Resmi
Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
Komnas Perempuan. CATAHU 2023: Kekerasan Seksual dan Keadilan Korban. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979.
United Nations. Convention on the Rights of the Child (CRC). General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.
United Nations. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. General Assembly Resolution 40/34, 29 November 1985.
United Nations. Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls. UNODC, 2014.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
