Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5034Keywords:
Criminal Liability, Corporations, FisheriesAbstract
Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries recognizes corporations as subjects of criminal acts in criminal acts in the fisheries sector, but the corporations are not held criminally responsible.This research is a normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach with literature study techniques or document studies. The processing of legal materials is carried out with several processes, namely the validity of legal materials, classification of legal materials, recording legal materials and analysis of legal materials. Analysis of legal materials is carried out in a normative qualitative juridical manner with descriptive and prescriptive analysis. The results of this study indicate first, the regulation of corporate criminal liability in the current Fisheries Law still has shortcomings/weaknesses, namely it does not clearly formulate when a corporation is said to have committed a crime and based on the history of the development of corporations as subjects of criminal law, corporate criminal liability in the current Fisheries Law is still at stage II where corporations are recognized as perpetrators of criminal acts, but their criminal liability has not directly affected the corporation and only the corporate administrators are responsible. Second, the regulation of corporate criminal liability in the future can be seen in the Fisheries Bill which has answered the weaknesses/deficiencies in the Fisheries Law and has accommodated corporate criminal liability where corporations can be subject to principal or additional criminal sanctions for the crimes they commit.
Downloads
References
Arief, B.N. 1994. Perbandingan Hukum Pidana. Cetakan Kedua. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 28.
Kurnia, I. 2021. “Batas Maritim Indonesia dan Palau di Zona Ekonomi Eksklusif”, dalam jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.
Muhammad, A. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum., Cetakan. III. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 81.
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Sjahdeini, S.R., 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers. Jakarta.
Soekanto, S., Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.
Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 27-28.
Sutrisno, M.R. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”. Jurnal of Lex Generalis (JLS), Vol. 1, No. 7, Desember 2020.
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (2).
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1).
Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2).
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 14.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 15.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 14.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
