Pinjaman Online Ilegal, Dana Cepat Ujungnya Tersesat
DOI:
https://doi.org/10.55606/nusantara.v6i1.7902Keywords:
Community Outreach, Consumer Protection, Illegal Online Lending, Legal Literacy, Personal DataAbstract
The rapid development of information technology has increased the use of online lending services, including illegal platforms that impose excessive interest rates, misuse personal data, and employ intimidating debt collection practices. Limited legal and digital literacy has made communities more vulnerable to these risks. This Community Service Program aims to enhance the understanding of residents in Kradenan Village, Tuban Regency regarding the characteristics of illegal online loans, their social, economic, and psychological impacts, and the relevant legal protections under regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and OJK Regulation No. 77/2016. Through participatory legal education and interactive discussions, the program achieved full participation and improved participants’ knowledge by up to 75%. Residents became more capable of identifying illegal loan applications, recognizing data misuse risks, and understanding preventive measures and available legal remedies. This program effectively increased public awareness to use digital financial services more responsibly and avoid the dangers of illegal online lending.
Downloads
References
Bisnis.com. (2024, June 12). Jangan salah pinjam! Ini daftar 654 pinjol ilegal 2024 terbaru dari OJK. https://finansial.bisnis.com
Chazawi, A. (2011). Tindak pidana dan transaksi elektronik: Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Media Nusa Creative.
Chazawi, A. (2015). Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik) (Edisi revisi). Media Nusa Creative.
Fauziah, F., Irawan, A., & Tamam, M. (2025). Analisis efektivitas peraturan OJK terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online (pinjol). Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 16(1), 83–94. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48016
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Burgerlijk Wetboek).
Moeljatno. (2018). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Financial technology—P2P lending—Pinjaman online berizin di OJK. https://www.ojk.go.id
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (2017).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).
Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (n.d.). Polri ungkap ratusan laporan penagih pinjol ancam masyarakat. https://pusiknas.polri.go.id
Rayyan Sugangga, & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law, 1(1), 47–61. https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
