Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.8975Keywords:
Bankruptcy, Employment Termination, Legal Protection, Legal Responsibility, Workers' RightsAbstract
This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.
Downloads
References
Agus, D. (2020). Kedudukan hukum surat peringatan (SP) dan skorsing dalam proses PHK buruh/pekerja. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 482–489.
Asyhadie, Z. (2007). Hukum kerja: Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja. Raja Grafindo Persada.
Bali Express. (2023). Disperinaker mediasi, PT Bali Raga Wisata gaji rendah security. https://baliexpress.jawapos.com/bisnis/671190526/disperinaker-mediasi-pt-bali-raga-wisata-gaji-rendah-security
Elzar, T., Rumesten, I., & Flambonita, S. (2024). Perlindungan hak normatif pekerja atas pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Lex LATA, 7(1), 12–27. https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3606
Flora, H. S., & Sitanggang, M. R. M. (2023). Akibat hukum pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit. Jurnal Hukum Justice, 2(1), 45–57.
Husni, L. (2007). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Raja Grafindo Persada
Iriyanto, E., & Nugroho, A. (2023). Analisis yuridis terkait pemutusan hubungan kerja karena efisiensi tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Novum: Jurnal Hukum, 10(4), 28–39.
Jamillah. (2018). Model penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2(2), 149–161. https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2069
Mashudi, M., & Aji, H. (2020). Pemutusan hubungan kerja pada perusahaan pailit. Jurnal Pro Hukum, 9(2), 1–9.
Maswandi. (2017). Penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 36–42. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203
Nopianti, W., Santoso, I. B., & Abas, M. (2024). Pemenuhan hak pesangon pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dalam kepailitan perusahaan perspektif Pancasila. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10(1), 88–102. https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4061
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
Podungge, I. P., Patiolo, D., Silvya, V., & Hanifa, I. (2021). Peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(5), 384–399. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i5.51
Primanda, B. (2025). PN Jakpus gelar rapat kreditor pertama kepailitan PT BRW. https://sinpo.id/detail/100546/pn-jakpus-gelar-rapat-kreditor-pertama-kepailitan-pt-brw
Putri, C. P. H., Kurniawan, C. C., & Thio, S. (2024). Penanggulangan pemutusan hubungan kerja buruh sebagai akibat permasalahan penagihan penyelenggara teknologi finansial. Kertha Patrika, 46(1), 22–43.
Rahayu, A., Megawati, R., Zahra, T. W., Wulandari, T. W., & Gunawan, A. (2024). Kepailitan dan hak karyawan yang di-PHK pada perusahaan. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(4), 120–128. https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i4.165
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sari, D. P., Riyadi, F. M., Nugroho, A. A., Hapsari, A. F., Shalwa, N., Wulandari, A. D., Sa’diyyah, C., Bimo, N. A., & Abigail, K. J. (2025). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(7A), 57–65.
Sutrisni, N. K. E., Mouw, C., & Undiknas, I. S. (2018). Efektivitas pernan lembaga bantuan hukum terhadap penanganan permasalahan PHK tenaga kerja di Provinsi Bali. Jurnal Analisis Hukum, 1(2), 352–362.
Syafrida, S., Safrizal, S., & Suryani, R. (2020). Pemutusan hubungan kerja masa pandemi Covid-19 perusahaan terancam dapat dipailitkan. Pamulang Law Review, 3(1), 19–30. https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6532
Wahyudi, I. (2015). Perlindungan buruh atas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan dinyatakan pailit. Lentera Hukum, 2(3), 295–312. https://doi.org/10.19184/ejlh.v2i3.9055
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 I Nengah Sucipta Angga Putra, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, Putu Eva Ditayani Antari, Kadek Januarsa Adi Sudharma
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
