Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Tinjau dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Authors

  • Oni Haru Halamat Universitas Nusa Cendana
  • Dedy R. Ch. Manafe Universitas Nusa Cendana
  • Sigit Prabowo Soinbait Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8261

Keywords:

Discipline, Law, Traffic, SIM, TNI Soldiers

Abstract

The Indonesian National Army as a member of the Indonesian National Guard is at the forefront of Indonesia in the eyes of the public as an example and role model in discipline, ethics, and compliance with the law. However, in the reality of daily life, there are still TNI soldiers who commit traffic violations, such as driving a vehicle without having a Driver's License (SIM). This research includes empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions and compares them with the reality that occurs in society. The research method used was in the form of interviews with five relevant sources, then the data was analyzed descriptive-qualitatively to provide a comprehensive understanding. The results of the study showed that (1) law enforcement against TNI soldiers who committed traffic violations without a driver's license was checked according to the procedure of the rapid inspection event; no long inspection minutes are required, it is enough to use the minutes of traffic violations and road transportation or tickets from the military police; (2) Sanctions applied for minor traffic violations in the form of administrative disciplinary sanctions, including criminal prosecution of fines paid to military authorities and deposited into the state treasury. This reflects the balance between legal compliance and internal discipline of the TNI, as well as efforts to develop soldiers so that they remain an example for the community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara (2nd ed.). Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, J., & Safa’at, A. (2013). Pengantar ilmu hukum. Raja Grafindo Persada.

Cahyadi, T. S. (2017). Tinjauan yuridis pelanggaran lalu lintas oleh anggota TNI di Mataram. Jurnal Hukum (Universitas Mataram).

Ikhwan Syahdi, & Sujono. (2024). Kajian yuridis peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait penanggulangan tindak pidana terorisme. Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS), 3(2), 236–260. https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1039

Jhordyan Pakiding Andilolo, Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UNES Law Review, 6(4), 11717–11729. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4616

Junjun, E., Irwanto, B., & Effendi, S. (2023). Optimalisasi penegakan tata tertib dan disiplin POM LANTAMAL III guna mencegah pelanggaran prajurit di wilayah Jakarta dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, 113–123.

Jusuf, R., & Baria, B. (2022). Analisis yuridis perkara tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang diselesaikan melalui hukum disiplin militer. Jurnal Hukum Militer/STHM, 2(1), 62.

Morynda L. E., Simplexius A., & Resopijani, A. (2024). Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(5), 302–315. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.438

Prathama, S. A., & Mau, H. A. (2025). Analisis yuridis penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh militer dalam perspektif kriminologi. The Juris, 9(1), 234–241. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1587

Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Lex Crimen, II(2), 113–119.

Sianturi, C. R., & Triadi, I. (2025). Eksistensi hukum militer dalam menjamin profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. Media Hukum Indonesia, 3(3), 456–460.

Silalahi, J., & Esther, J. (2024). Penegakan hukum pidana militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana THTI (ketidakhadiran tanpa izin) di Pengadilan Militer I-02 Medan. Jurnal Prisma Hukum, 8(11), 136–143.

Sugiarto, T. (2021). Kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana desersi. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 9(01), 14–27. https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/764

Sugistiyoko, B. S. E. (2018). Hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia/militer pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung. Jurnal Unita.

Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D.

Downloads

Published

2026-05-04

How to Cite

Oni Haru Halamat, Dedy R. Ch. Manafe, & Sigit Prabowo Soinbait. (2026). Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Tinjau dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 5(3), 354–362. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8261

Similar Articles

<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.