Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Vina Hardyana Infantri; Retno Meilani

doi:10.55606/jurrish.v4i1.5132

Authors

Vina Hardyana Infantri Universitas Gadjah Mada
Retno Meilani Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5132

Keywords:

BUMN, Danantara, Investment

Abstract

The third amendment to Law Number 1 of 2025 on State-Owned Enterprises has presented several juridical issues that need to be studied in depth, one of which is related to the establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara). One of the main issues is the lack of public participation in drafting regulations, both at the planning stage and the formulation of legal norms. In addition, the existence of Danantara, which adopts the Sovereign Wealth Fund (SWF) model, raises the potential for overlap with a similar institution, the Indonesia Investment Authority (INA), which was established earlier. Provisions regarding the filling of organ positions, exceptions to the definition of state finances and losses, and weak external oversight mechanisms further strengthen concerns about irregularities in governance. These conditions are potentially at odds with the general principles of good governance (AAUPB), the Law on Government Administration, the Law on State Ministries, and the Law on the Eradication of Corruption. Therefore, it is necessary to analyze the establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara), focusing on the legal basis for its establishment and its compatibility with the principles of constitutional law and government administration in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, & Indonesian Parliamentary Center. (2025). Catatan kritis ruang gelap pembahasan RUU BUMN yang mengabaikan prosedur formil dan materil legislasi. Seknasfitra.org. https://seknasfitra.org/catatan-kritis-ruang-gelap-pembahasan-ruu-bumn-yang-mengabaikan-prosedur-formil-dan-materil-legislasi/

Ida, R. (2025). Fakta tentang Thaksin Shinawatra, yang ditunjuk sebagai anggota dewan pengawas Danantara. Tempo.co. https://www.tempo.co/internasional/fakta-tentang-thaksin-shinawatra-yang-ditunjuk-sebagai-anggota-dewan-pengawas-danantara-1224306

Jamaludin, M. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(2), 283–301. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.364

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Rahmawati, D. (2025, February 4). DPR sahkan revisi UU BUMN jadi undang-undang. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-7762207/dpr-sahkan-revisi-uu-bumn-jadi-undang-undang

Redi, A. (2017). Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (Tarmizi, Ed., Cet. 2). Sinar Grafika.

Saleh, M. (2025). Brief analysis. In The Consumer Reports.

Sugarda, P. P., Gunawan, F. I., & Dini, A. A. (2024). Sovereign wealth fund development in Indonesia: Lessons learned from Norway and Singapore. Yustisia, 13(1), 89–116. https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717

Tjandra, R. (2023). Hukum keuangan negara: Pengertian ruang lingkup, pengelolaan, dan penyelesaian kerugian negara (Rosa de Lima, Ed.). PT Kanisius.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Wildan, M. (2025, February). Laksanakan investasi, Danantara diklaim beda dengan Temasek. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809135/laksanakan-investasi-danantara-diklaim-beda-dengan-temasek