Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Perdata di Wilayah Kota Kupang

Authors

  • Herlyn Anastacia Universitas Nusa Cendana
  • Deddy R Ch Manafe Universitas Nusa Cendana
  • Adrianus Djara Dima Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5018

Keywords:

Law Enforcement, Corruption Crimes, Civil Case Finality

Abstract

Law enforcement in civil cases that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) often faces various complex challenges. For example, in land ownership cases that may be suspected of being linked to corruption crimes. Therefore, law enforcement officials must ensure that there is strong and sufficient evidence to process criminal elements without undermining the legal certainty of civil cases that have been decided. Good coordination between civil and criminal judicial institutions is also essential to ensure that justice can be comprehensively upheld. This research is qualitative in nature regarding concepts, relevant laws, and legal facts related to the issues being studied. The data obtained is subsequently analyzed using descriptive analysis, which is an analysis conducted by elaborating the obtained data. The research results show that: (1) The procedure executed by law enforcement officials aligns with the legal authority granted to them. However, the process may result in losses for parties legally proven not to have committed unlawful acts, as evidenced by the final and binding legal decision, with the case dependent on further evidentiary proceedings; (2) Obstacles in law enforcement processes stem from three primary factors: the law itself, law enforcement officials, and society, wherein socio-political interventions can provoke public opinion and conflicts between law enforcement and the community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 42

Agustina, Eleison, Hernowo, Saputra, “Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Judicial Sector Support Programme (JSSP), 2016, hlm 14

Alamsyah, Wana, “Eksistensi Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 218-234.

Ali, Yuherawan, Delik-Delik Korupsi, Bumi Aksara, Jakarta, 2022, hlm 31.

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikas, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 151-152.

Gustav Radburch, Perspektif Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1949

https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7205048/jaksa-sita-tanah-bangunan-eks-walkot-kupang?page=2 diakses pada 12 Februari 2025

https://www.expontt.com/berita-utama/51373/jonas-salean-resmi-ajukan-pra-peradilan-ke-kejati-ntt/ diakses 25 Februaru 2025

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kristiana Y. Independensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi. PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 55.

Muhammad, A. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum., Cetakan. III. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 81. Putusan nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 dan dikuatkan oleh Putusan nomor: 60/PDT/2019/ PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan Putusan nomor 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021

Redaksi Pena, https ://r.search.yahoo.com/ _ylt=Awrx_pyPAABmxAo _aJLLQwx.;_ylu=Y29sbwNz Zz MEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1711304976/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpenatimor.com%2f2024%2f01%2fini-kronologi-lengkap-tanah-pemkab-kupang-di-jalan-veteran-fatululi-jonas-salean-kuasai-420-meter-persegi%2f/RK=2/RS=eQ_5HpTrxSt_U2k1ffGl2pvdBvg- ,diakses pada 24 Maret 2024

Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah., Kencana. Jakarta, 2019

Soekanto, S., Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.

Soerjono Sukanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 27-28.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Wicipto Setiadi. “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Majalah Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 4

Downloads

Published

2025-05-22

How to Cite

Herlyn Anastacia, Deddy R Ch Manafe, & Adrianus Djara Dima. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Perdata di Wilayah Kota Kupang . Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 669–682. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5018

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.