Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i4.9295Keywords:
Corruption, Law Enforcement, The Corruption Law, The Death Penalty, The KPKAbstract
Corruption is an extraordinary crime that has significant impacts on economic conditions, social life, and public trust in the legal system. One of the efforts to combat corruption in Indonesia is the regulation of the death penalty under the Corruption Eradication Law, particularly Article 2 paragraph (2), which allows its application under “certain circumstances.” This study aims to examine the concept of corruption, the development of its legal regulation in Indonesia, and the implementation of the death penalty from juridical, sociological, and practical perspectives. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach supported by literature studies of legislation, books, and scientific journals. Data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that the death penalty has been legally regulated as the most severe sanction for corruption offenders. However, despite its legal basis, the sanction has never been applied in practice. This situation is influenced by the ambiguity of the term “certain circumstances,” human rights considerations, and institutional challenges in law enforcement, including the dynamics of the role of the Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, law enforcement authorities tend to exercise caution and often prefer alternative charges to avoid legal and social controversy. Therefore, clearer legal norms, consistent law enforcement, and stronger institutional commitment are necessary to ensure the effectiveness of corruption eradication policies.
Downloads
References
Adhami, C. Y. U., & Qowim, M. I. (2024). Penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.
Adismana, O. H. (2023). Penjatuhan pidana mati bagi koruptor pada "keadaan tertentu". Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Hubungan Sosial.
Antariksa, F. P. (2025). Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum.
Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 23(1). https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2935
Hamzah, A. (2017). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. RajaGrafindo Persada.
Harefa, A. (2022). Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM. Jurnal Panah Keadilan.
Katimin, H., Somarwidjaya, & Sugiharti, D. K. (2021). Faktor-faktor sulitnya penerapan hukuman mati pada korupsi terkait kerugian keuangan negara dalam studi kasus keadaan tertentu. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2). https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5401
Kristiana, Y. (2016). Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif. Thafa Media.
Mahagangga, I. G. A. G. N., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Hukuman mati bagi koruptor: Antara teori dan praktik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum.
Mukhlas, O. S., & Nasrudin. (2016). Membangun karakter masyarakat taat hukum perspektif sosiologi hukum. Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam.
Munawar, S. (2025). Ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Law, Development and Justice Review, 8. https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19
Paramarta: Jurnal Ilmiah Hukum. https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.82
Pitriyah. (2022). Penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
Putra, A. A. B. A. M. (2025). Efektivitas hukuman pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi: Studi perbandingan antara Indonesia dan China. TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(2). https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1147
Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. Integritas: Jurnal Antikorupsi.
Rizani, M. R., et al. (2025). Urgensi penerapan pidana mati pada koruptor. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum.
Soekanto, S. (1993). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
Syahdoe, M. (2025). Efektivitas pidana mati bagi koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Literasiologi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sawfa Fiznnah, Siti Aulia Zahro, Nazwa Yonda Syahvira, Habibah Hasanah Ali
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
