Implementasi Hak Pekerja dalam Pembayaran Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.8446Keywords:
Employment Rights, Layoffs, Legal Protection, Process Wages, SuspensionAbstract
In article 157A of Law Number 6 of 2023 that in the process of termination of employment, employers and permanent workers must carry out their respective obligations, employers can carry out suspension actions and still pay wages and other rights, but in reality employers rarely apply article 157A. The purpose of the research is to analyze the Implementation, Obstacles and Efforts on Workers' Rights in Wage Payment During the Termination of Employment Process at Palm Oil Company in Siak Regency. This type of research is Sociological legal research. In this research, three approaches are used, namely the legislative approach and the data source case approach using primary data and secondary data. The data collection technique used is primary data through interviews and questionnaires. The conclusion of this study is the legal protection of workers' rights during the termination of employment by the company through the settlement of industrial relations disputes in which there are various interpretations regarding the wage process. Article 157A of Law Number 6 of 2023 states that the responsibility of employers and workers remains valid until the industrial relations dispute settlement agency makes a decision. The implementation in the process of termination of employment is that workers are no longer allowed to work by the company but do not carry out suspension actions, but there are many companies that do not carry out things regulated by law. With the existence of multi-interpretation regulations on wages, the process provides uncertainty for workers, as well as in the interim decision submitted by the worker/plaintiff which is rejected by the judge which is clear that the worker can prove that the employer does not carry out his obligations as it should.
Downloads
References
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 8(1).
Afrita, I. (2015). Hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa hubungan industrial di Indonesia. Absolute Media.
Akis Jahari, A., & Rachmatin. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Case Law: Journal of Law, 4(2). https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276
Andini, P., & Septiani, R. (2019). Tinjauan yuridis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Journal of Judicial Review, 21(2). https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.677
Astuti, B., & Rusdi, D. M. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. Al-Qisth Law Review, 6(2). https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244
Aydin, E., & Azizoglu, O. (2022). A new term for an existing concept: Quiet quitting - A self-determination perspective. ICCDSS 2022, 285-295.
Chairani, et al. (2022). Aspek hukum terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak ditinjau dari hukum ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4). https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16150
Chamdani, et al. (2022). Penerapan putusan sela di Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).
Fachrurrozi, I., & Hermawan, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap upah proses dalam putusan perkara hubungan industrial Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk. Jurnal UGM.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 168/PUU-XXII/2023.
Media Justitia. (2025, June 20). Hak-hak pekerja dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/hak-hak-pekerja-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia/
Mustakim. (2025). PHK pekerja/buruh di Indonesia berdasarkan Pasal 52 Ayat https://doi.org/10.33474/yur.v8i1.22219
Ogi, E. G. (2017). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di-PHK sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lex Administratum, 5(2).
Panjaitan, J. G. (2019). Analisis yuridis upah pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan hakim. Journal of Law and Policy Transformation, 4(1). https://doi.org/10.37253/jlpt.v4i1.386
Pattipawae, D. R., & Tita, H. M. Y. (2017). Tinjauan hukum putusan sela dalam bentuk schorsing pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Perspektif Hukum, 17(1). https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.82
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pracelia, & Yurikosari. (2019). Analisis putusan sela terhadap permohonan pembayaran upah proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Hukum Adigama, 2(1). https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5184
Puryanto, B. R., et al. (2021). Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada perusahaan pemberi kerja. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1). https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3109.158-162
Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Sidharta, B. A. (2006). Hukum dan logika. Alumni.
Suharto, B. (2017). Implikasi perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan karena alasan penutupan usaha. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(2).
Suka, R., & Hijriani. (2025). Pertanggungjawaban perusahaan dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Sultra Research of Law, 7(1).
Sunarto, S. (2004). Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Surya, D. M. (2018). Pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dan asas keadilan. Wawasan Yuridika, 2(2). https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.182
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312
Yunus, Y., et al. (2023). Penyelesaian perselisihan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1). https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3282
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
