Tinjauan Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan di Indonesia

Authors

  • Hendra Abednego Halomoan Purba Universitas Nusa Cendana
  • Reny Rebeka Masu Universitas Nusa Cendana
  • Karolus Kopong Medan Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5017

Keywords:

Pretrial Proceedings, Evidentiary Process, Principle Of Legal Certaint

Abstract

The scope of pretrial authority is regulated under Article 77 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), with an extension of authority introduced through the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. The evidentiary process in pretrial proceedings is governed by Article 2 paragraphs (2) and (4) of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2016 concerning the Prohibition of Judicial Review of Pretrial Decisions. However, in practice, petitions for pretrial often address matters beyond this prescribed authority. Moreover, there remains a disparity in judicial reasoning across different judges, particularly with respect to the evaluation of evidence in the determination of a suspect.The legal issues examined in this study are: (1) whether the expansion of the pretrial authority’s scope has led to multiple interpretations among law enforcement officers, and (2) how the evidentiary process in pretrial proceedings aligns with the principle of legal certainty. This thesis employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings of this thesis reveal that the expansion of pretrial authority has indeed created multiple interpretations among law enforcement officials, owing to inconsistencies in pretrial decisions that result from judicial discretion. Furthermore, the evidentiary process in pretrial proceedings ought to be limited to the formal aspects of investigative or prosecutorial actions. Nevertheless, certain pretrial rulings have considered the substance and quality of evidence, and even assessed the conduct of the suspect. Such practices undermine legal certainty for justice seekers. Therefore, the Supreme Court should issue more concrete regulations concerning the scope of pretrial and the evidentiary standards applicable in pretrial proceedings.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Makassar, 2014, hlm. 49.

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Op.Cit., hlm.208.

Arios V. Taghupia1, John D. Pasalbessy, dan Deassy J. A. Hehanussa, "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka", Pattimura Magister Law Review, Vol 2, No 2, September 2022, hlm. 107-108.

Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum" Jurnal Moderat, Vol. 8 No. 2, 31 Mei 2022, hlm. 427.

Hendra Budiman, “Tersangka Bebas oleh Putusan Praperadilan”, http://www.kompasiana.com/ , 17 Juni 2015, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 21.00 WITA.

Iskandar Dzulqornain, Perluasan Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hlm. 29.

J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 147.

Komisi Hukum Nasional, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi dan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 6.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2000 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap-I), hlm. 3.

Muhaimin, Metode Penulisan Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 25.

Pasal 24 UUD NRI 1945 Jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapearadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hlm. 20

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hlm. 110

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, hlm. 27.

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Atb tanggal 29 Mei 2024, hlm. 15.

Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 November 2024, hlm. 30.

Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020, hlm. 19.

R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia", Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 82.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm.46.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.18.

Downloads

Published

2025-05-22

How to Cite

Hendra Abednego Halomoan Purba, Reny Rebeka Masu, & Karolus Kopong Medan. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan di Indonesia. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 649–668. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5017

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.