Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
type: channel
description: Bidang kajian dalam jurnal ini termasuk sub rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Jurnal ini menerima artikel dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan 4 kali setahun: Januari, April, Juli dan Oktober . E-ISSN : 2828-7622 (Online), P-ISSN : 2828-7630 (Cetak). Jurnal ini terakreditasi SINTA 5 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025) dimulai dari Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2027. Indexed by : Mitra Jurnal :
publisher: Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
language: en-US
publication name: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
issn: 2828-7630
items: Implementasi Prinsip Akad dalam Penggunaan E-Money Mandiri: Analisis Hukum Muamalah terhadap Potensi Gharar, Riba, dan Maisir
items: Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia
items: Disharmonisasi Kuhap Baru dan KUHP 2023: Analisis Pasal-Pasal Krusial dan Ancaman terhadap Kepastian Hukum
items: Integrasi Pranata Adat terhadap Sistem Demokrasi Lokal untuk Memperkuat Legitimasi Kepemimpinan Desa
items: Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana
items: Proses Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya Antara Pegawai Hotel Masainn dan Tamu Internasional
items: Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
items: Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama dan Beribadah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
items: Analisis Yuridis Penguatan Peran Lembaga Budaya dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal
items: Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP): Mengukur Tantangan Implementasi, dan Kontribusinya terhadap Pemerataan Pendidikan di Indonesia
items: Kerja Sama Pemerintah Bersama Masyarakat dalam Menanggulangi Korupsi Dana Desa
items: Budaya Patronase di Indonesia: Tinjauan Medan Politik dan Modal Sosial dalam Teori Praktik Sosial Bourdieu
items: Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus Narkotika dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat Indonesia
items: Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mencapai Tujuan Pemerintahan yang Efektif
items: Pendekatan Konseling Keluarga sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga Islam
items: Konsep Pernikahan dalam Islam dan Tantangan Keluarga Modern: Krisis Makna Cinta Sebagai Sumber Konflik Relasional
items: Tujuan Umum Hukum Islam dari Individu Hingga Negara
items: Hirarki Maqāṣid Syarī‘ah dalam Penentuan Usia Minimal Perkawinan: Analisis Normatif atas Dharuriyyāt, Hājiyyāt, dan Taḥsīniyyāt
items: Optimalisasi Komunikasi Pemerintah Daerah oleh BPBD dalam Penanganan Risiko Banjir di Kabupaten Tulungagung
items: Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Penanganan Kasus Narkotika Oleh LBH Legundi Surabaya
items: Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksaan Negeri Sikka
items: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/PID.SUS-TPK/2022/PN KPG Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Waris Tanpa Sertifikat kepada Pemerintah
items: Transformasi Surat Berharga Konvensional ke Surat Berharga Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia
items: Peran Public Relations Himakom dalam Membangun Komunikasi Organisasi di Lingkungan kampus UMJ
items: Analisis Yuridis terhadap Batas Kekuasaan Presiden dalam Memberikan Hak Prerogatif Berupa Abolisi
items: Pengaturan Batasan Nominal Uang Pengganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Kepastian Hukum
items: Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Tinjau dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
items: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Tidak Dibayarkannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan
items: Makna Kehadiran Dokter dalam Perspektif Hukum Kesehatan: Analisis On-Site, On-Call, dan Home-Call dalam Pelayanan Gawat Darurat
items: Hak Privasi Pasien HIV dan Kewajiban Negara: Analisis Yuridis Perlindungan Data Kesehatan Sensitif
items: Politik Islam dan Demokrasi Kontemporer dalam Konteks Negara Bangsa Indonesia yang Plural Demokratis Modern Berkelanjutan
items: Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Natsir, Ba’asyir, Gus Dur,Dll)
items: Analisis Bibliometrik Tren Perkembangan Penelitian dan Publikasi Mengenai Beauty Privilege
items: Analisis Yuridis Perspektif Keamanan Maritim Nasional dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Global
items: Analisis Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan terhadap Anak
items: Efektivitas Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis terhadap Kasus Pembalakan Liar di Indonesia
items: Efektivitas Governansi Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi LAPAK SARAH
items: Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan
items: Implementasi Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Praktik Pembalakan Liar di Indonesia
items: Hybrid Model Restorative Justice Komparatif Antara Sistem Civil Law dan Common Law
items: Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pemilu Atas Penggunaan Diskresi dalam Kondisi Stagnasi Penyelenggaraan Pemilu
items: Kedudukan Hak Tanggungan dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum
items: Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru sebagai Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia
items: Pertanggungjawaban Pemidanaan terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi di Platform Media Sosial X
items: Penerapan Restorative Justice Terkait dengan Over Capacity Lapas IIA Magelang
items: Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Tingkat Kesepian pada Mahasiswa Digital
items: Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024
items: Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment QRIS sebagai Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata
items: Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika
items: Search Engine Optimization (SEO) dan Tantangannya pada Pemberitaan Good News from Indonesia (GNFI)
items: Rekonstruksi Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Aparat: Studi Kasus Siswa MTs dalam Perspektif Doktrin Dolus dan Culpa
items: Perbandingan Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia
items: Pertanggungjawaban Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Limbah Perusahaan melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok
items: Keadilan Substantif dalam Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang
items: Analisis Strategi dan Penguatan Diplomasi dalam Penanganan Sengketa Perbatasan Negara
items: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Tidak Cair Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
items: Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi
items: Analisis Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Tindak Pidana Narkotika dalam Asas Legalitas dan Kemandirian Hakim
items: Military and Civil Society in Conflict Areas: A Sociological-Legal Study on the Dynamics of Power and Legitimacy
items: Resiliensi Sosial Komunitas Petani dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan untuk Proyek PLTB: Kajian Literatur Perspektif Antropologi Pembangunan
items: Perlindungan Hukum Preventif dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
items: Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Oematamboli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
items: Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
items: Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency sebagai Sarana Pendanaan Aksi Terorisme di Indonesia Beserta Tantangan dalam Penegakan Hukum
items: Tradisi Perkawinan Ana Ale di Desa Tiwu Tewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende di Tinjau dari Hukum Adat
items: Pertanggungjawaban Perdata Affiliator E-Commerce atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Video TikTok
items: Tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah TC. Hilers Maumere Terkait Praktik Pembakaran Limbah Medis Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
items: Virtualisasi Ruang Publik sebagai Bentuk Transformasi Ruang Deliberasi ke Media sosial

Implementasi Prinsip Akad dalam Penggunaan E-Money Mandiri: Analisis Hukum Muamalah terhadap Potensi Gharar, Riba, dan Maisir
type: item
description: The rapid advancement of digital technology has significantly transformed the economic landscape, particularly in payment systems that are shifting from conventional cash transactions to the use of Electronic Money (E-Money). E-Money has become increasingly popular due to the convenience it offers, allowing users to conduct transactions anytime and anywhere without the need to carry physical cash. As this payment innovation continues to expand, it is essential to examine whether its mechanisms comply with Islamic principles, given that the use of E-Money is closely related to the values of muamalah in Islam. This study aims to identify the underlying contractual structure (akad) governing Mandiri E-Money transactions and to assess its conformity with sharia principles. It further analyzes the potential presence of gharar, riba, or maisir within the top-up and transaction processes, as well as the sharia mitigation mechanisms that may be applied. The research employs a normative approach based on classical and contemporary Islamic legal theory, supported by observational analysis of Mandiri E-Money practices. Data were analyzed qualitatively using a descriptive method and maqashid al-shariah reasoning. The findings indicate that the use of Mandiri E-Money does not involve elements of riba, gharar, or maisir, and therefore does not deviate from sharia principles. These potential risks were examined through fiqh legal maxims and DSN-MUI fatwas to ensure comprehensive sharia compliance.
creator: Narendra Arya Faedhani Hartono
creator: Ridwan Ahmad Haidar
creator: Oktavia Kusumaningsih
creator: Haryo Tetuko Wibowo
creator: Youngki Lutfiya Putra
creator: Diana Setiawati
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-24
publication date: 2025-12-24
volume: 5
number: 3
starting page: 1
ending page: 15

Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia
type: item
description: This study, entitled "Value Added Tax Fairness in Samarinda City," analyzes the fairness of the 11% VAT rate under Law No. 7 of 2021 using socio-legal methods. The results show that although the single 11% VAT rate meets the principles of legality and horizontal justice because it applies equally to all consumers, this policy is not entirely fair from a vertical justice perspective. The regressive nature of the consumption tax tends to place a greater burden on low-income households. Field findings reveal that MSMEs feel burdened because the rate does not take into account their economic capacity, coupled with a lack of understanding of the input and output tax credit mechanisms. Administrative complexity and minimal education from tax authorities contribute to low compliance rates. This study recommends the implementation of a more flexible tiered VAT rate, strengthening tax education, providing technical assistance, and simplifying reporting for MSMEs to improve compliance and create more equitable tax justice.
creator: Selvia Dinda Rahmyanti
creator: Purwanto Purwanto
creator: Poppilea Erwinta
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 16
ending page: 28
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7705

Disharmonisasi Kuhap Baru dan KUHP 2023: Analisis Pasal-Pasal Krusial dan Ancaman terhadap Kepastian Hukum
type: item
description: This study examines the renewal of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Baru as an effort to synchronize with the Criminal Code (KUHP) 2023, as well as analyzing crucial articles that potentially cause legal uncertainty in the criminal justice process in Indonesia. Using a juridical-normative method with a descriptive-analytical approach, this research analyzes secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that KUHAP Baru successfully addresses some of the mismatches with KUHP 2023 through regulations on alternative punishments, corporate accountability, and protection for vulnerable groups, but still faces conceptual and technical challenges such as legislative disharmony and minimal public participation. On the other hand, crucial articles such as Articles 5, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, and 137A pose risks of legal uncertainty due to the expansion of law enforcement authority without adequate oversight, which can violate the due process principle and human rights. The study's conclusion emphasizes the need for further revisions to strengthen legal certainty and harmonize the criminal justice system.
creator: Kaharuddin Kaharuddin
creator: Salsabilla Salsabilla
creator: Agnes Widya Klarisa
creator: Syahrani Ramadhani Payapo
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
volume: 5
number: 3
starting page: 29
ending page: 47
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7746

Integrasi Pranata Adat terhadap Sistem Demokrasi Lokal untuk Memperkuat Legitimasi Kepemimpinan Desa
type: item
description: The implementation of local democracy in Indonesia faces challenges when the electoral and procedural mechanisms regulated in modern village administration are not fully in line with the socio-cultural traditions of indigenous communities. Many villages still strongly uphold the values, norms, and authority of traditional institutions that have historically regulated communal life, including in terms of leadership legitimacy. Tension between formal democracy and customary values arises when the village political process is perceived as not reflecting the cultural identity of the community. This situation creates a need to understand how the integration of customary institutions can strengthen the legitimacy of village leaders in the local democratic system. This study uses a literature review method with a content analysis approach because the study focuses on the concept of the role of customary institutions in strengthening local democracy and the legitimacy of village leadership. This method allows researchers to explore theories and compare previous findings to form a systematic understanding. The research data comes from 19 secondary sources in the form of scientific books and journal articles published between 2016 and 2025 that are relevant to the themes of customs, village governance, community participation, and local leadership. The search was conducted using the Publish or Perish application with purposive sampling techniques to select sources directly related to the main research issue. This study concludes that the integration of traditional institutions into local democracy produces a model of village leadership that is legally strong and culturally rooted. This integration provides a basis for strengthening local democracy based on cultural wisdom, thereby supporting village development.
creator: Eli Susanti
creator: Khomsahrial Romli
creator: M. Mawardi J
creator: Sri Ilham Nasution
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 48
ending page: 58
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7772

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana
type: item
description: In this study, advocates are guaranteed legal protection to implement the right to defence in criminal cases. to learn how criminal advocates are protected if they enforce the law. The privilege of immunity shields advocates from civil or criminal litigation for good faith work inside and outside the court. This study uses normative juridical research, which examines current laws and regulations. Analysis of relevant legislation is needed for this research. According to the study, Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates does not adequately describe advocates' immunity rights. Lack of clear explanations of protection types, rights constraints, and good faith between advocates and other parties may lead to power abuses. More extensive norms that are in keeping with other articles of the law are needed to apply advocates' immunity rights proportionately, guaranteeing freedom in performing their profession while maintaining society's and justice's legal interests.
creator: Nur Aziz
creator: Daryuti Daryuti
creator: Marwan Marwan
creator: Muhammad Fikri Jauhari
creator: Aguk Nugroho
creator: Achmad Wildan Dimyati
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 59
ending page: 68
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7824

Proses Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya Antara Pegawai Hotel Masainn dan Tamu Internasional
type: item
description: Bali, as an international tourism destination, serves as a space for cross-cultural interactions that require effective communication skills, particularly in the hospitality sector. Hotel Masa Inn serves predominantly international guests, requiring front office staff to adapt to cross-cultural communication. This study aims to analyze the process of cross-cultural communication adaptation between Hotel Masainn employees and international guests through the perspective of Willingness to Communicate (WTC). A descriptive qualitative approach was employed using observation, structured interviews, and document analysis. Informants were selected purposively from front office staff. The findings indicate that communication adaptation is carried out through basic English proficiency, the use of nonverbal communication, active interaction, and intrinsic motivation to improve language skills. However, this process also faces challenges in the form of communication anxiety and situational pressure, particularly when dealing with repeater guests. Within the WTC framework, employees’ willingness to communicate is influenced by self-confidence, motivation, anxiety, and interactional context, which collectively contribute to service quality and international guest satisfaction.
creator: Rismanda Aurylia Raspati
creator: Putri Ekaresty Haes
creator: Jonathan Jacob Paul Latupeirissa
creator: Ni Luh Yulyana Dewi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 69
ending page: 81
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7864

Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
type: item
description: Abstract. The right to health is an integral part of human rights guaranteed by the Constitution and further reinforced by Law Number 17 of 2023 on Health, which places the state as the party responsible for ensuring the provision of safe, high-quality, and non-discriminatory health services for all citizens. However, in practice, the fulfillment of the right to health continues to face various challenges, particularly in the delivery of health services for participants of BPJS Kesehatan. This study aims to analyze the legal protection of the right to health in Indonesia and to examine the refusal of medical services to BPJS patients that resulted in death in Papua from a human rights perspective. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the national legal framework has clearly regulated the obligations of the state and health care facilities in providing emergency services, its implementation remains weak due to administrative barriers, unequal access to health services, and inconsistent law enforcement. The refusal of medical services to BPJS patients in Papua reflects a tension between hospitals’ administrative compliance and the professional obligation of medical personnel to save human lives. The implications of this study emphasize the need to strengthen supervision, ensure consistent law enforcement, and improve health service governance so that the right to health is truly protected as part of human dignity within the Indonesian rule of law.
creator: lusy liany
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 82
ending page: 99
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7789

Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama dan Beribadah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
type: item
description: Religious harmony is a vital foundation for maintaining social harmony and national stability amid Indonesia's diverse society. The constitutional guarantee of freedom of religion and worship enshrined in Article 29(2) of the 1945 Constitution and Article 22 of Law No. 39/1999 on Human Rights requires concrete implementation through the active role of local governments as the extension of the state in protecting human rights. Pekanbaru City, as the capital of Riau Province with a highly heterogeneous population of 85.7% Muslim, 8.06% Protestant Christian, 3.44% Buddhist, 2.49% Catholic, and other religions, faces complex challenges in maintaining interfaith harmony. This study analyzes the role of the Pekanbaru City Government in formulating and implementing policies to maintain religious harmony, identifies supporting and inhibiting factors, and evaluates efforts to overcome the obstacles faced. This study employs a legal-empirical method with a qualitative approach conducted in the city of Pekanbaru. The research findings indicate that the Pekanbaru City Government has exercised its constitutional authority in maintaining religious harmony through three main pillars: facilitating interfaith dialogue, empowering the Forum for Religious Harmony (FKUB), and implementing the licensing mechanism for the establishment of places of worship based on PBM No. 9 and 8/2006. The effectiveness of these policies is evident from the significant decrease in cases of intolerance from 7 cases (2022) to 3 cases (as of November 2024).
creator: Vitto Ricardo
creator: Gusliana HB
creator: Zulwisman Zulwisman
rights: Copyright (c)
date: 2026-12-08
publication date: 2026-12-08
volume: 5
number: 3
starting page: 100
ending page: 117
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7893

Analisis Yuridis Penguatan Peran Lembaga Budaya dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal
type: item
description: This research explores the significant role of cultural institutions in overseeing and enforcing laws based on local wisdom in Indonesia, a nation characterized by its rich cultural diversity. The purpose of this study is to analyze how cultural institutions, particularly customary law bodies, can help integrate local traditions and values into the formal legal system, ensuring that laws are more reflective of and responsive to the diverse communities across the country. The study employs a normative approach with a prescriptive method to examine the challenges and opportunities of incorporating local wisdom into national law, particularly in the realm of legal oversight and dispute resolution. The research reveals that, despite constitutional recognition of customary law, its practical implementation within the national legal framework remains hindered by conflicts between customary norms and formal legal structures. Key findings suggest that strengthening the role of cultural institutions in legal processes can enhance both the legitimacy and effectiveness of the legal system, promoting social harmony and fostering justice that resonates with the local context. Ultimately, the study concludes that empowering cultural institutions is vital for creating a legal environment that respects and integrates local wisdom, which will contribute to a more inclusive, fair, and sustainable legal system in Indonesia.
creator: Hendra Setiawan Nasution
creator: Siti Khairani
creator: Azhari Muda Tanjung
creator: Parningotan Malau
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-12
publication date: 2026-01-12
volume: 5
number: 3
starting page: 118
ending page: 138
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8004

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP): Mengukur Tantangan Implementasi, dan Kontribusinya terhadap Pemerataan Pendidikan di Indonesia
type: item
description: The national priority program of 12 years of compulsory education is a strategic effort by the government to improve the quality and equity of education, particularly at the secondary education level. This program is supported by the School Operational Assistance (BOS) and the Indonesia Smart Program (PIP). The PIP funds are used to meet the educational needs of students, such as purchasing books, stationery, uniforms, and transportation costs. The goal of providing PIP is to reduce the financial burden of education, decrease school dropout rates, and increase access to quality education. This study examines the effectiveness of PIP in promoting educational equity in Indonesia and evaluates the alignment of government policies related to beneficiaries, implementation, and monitoring of PIP. The method used is a literature review for public policy evaluation in the field of education. The findings show that PIP has successfully increased educational participation, as reflected in the improvement of the School Participation Rate (APS), Gross Participation Rate (APK), and Net Participation Rate (APM). PIP also expands educational access for children from low-income families. However, its implementation faces challenges such as bureaucratic obstacles, misidentification of recipients, low parental administrative literacy, and delays in the distribution of assistance in 3T regions (frontline, outermost, and underdeveloped).
creator: Triatmi Puji Hastuti
creator: Dessy Purnamasari
creator: Mintasih Indriayu
creator: Salman Alfarisy Totalia
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-12
publication date: 2026-01-12
volume: 5
number: 3
starting page: 139
ending page: 149
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.7965

Kerja Sama Pemerintah Bersama Masyarakat dalam Menanggulangi Korupsi Dana Desa
type: item
description: This kind of research can reveal a purpose, namely to be able to carry out an analysis of the important role of the government together with the community in realizing policies to combat corruption of village funds. It is necessary to understand that village funds have been made one of the government's priority programs in order to increase the level of prosperity of rural communities and village development through the Village Law. Therefore, the purpose of this study is to identify policy solutions provided by the government and the community to prevent corruption of village funds. This study utilizes a literature study method through a qualitative approach that can be used to assess the role of the government and the community in implementing policies to combat corruption of village funds as an effort to uphold the integrity of the village administration system. Meanwhile, the research data sources obtained came from secondary data, which included the collection of scientific journals in the last five years, reading books in the last ten years, reports in the mass media, and government regulations. The findings of this study describe that the Corruption Eradication Commission (KPK) has identified several loopholes that are often exploited by village officials in misappropriating Village Funds. Then there were 98 cases of corruption that caused the state to lose up to Rp. 37.2 billion. This creates an urgency for the government and the community to play a role in creating village regulations that are capable of overcoming corruption of village funds.
creator: Novita Dwi Indriani
creator: Mangihut Siregar
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-14
publication date: 2026-01-14
volume: 5
number: 3
starting page: 150
ending page: 162
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8031

Budaya Patronase di Indonesia: Tinjauan Medan Politik dan Modal Sosial dalam Teori Praktik Sosial Bourdieu
type: item
description: The culture of patronage is a key characteristic of Indonesian political dynamics, having developed from the pre-colonial era to the contemporary democratic era. Despite decentralization and political reforms in Indonesia, patronage practices persist through relationships between political elites, bureaucracy, business actors, and communities, particularly at the local level. This study analyzes patronage using Pierre Bourdieu's Social Practice Theory framework, which emphasizes the interaction between habitus, capital, and the arena as factors shaping social practices. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through desk studies, which allows researchers to examine various academic literature to build a comprehensive conceptual analysis. The research findings indicate that internalized political habitus, the accumulation of economic, social, cultural, and symbolic capital, and a competitive local political field are key elements in perpetuating patronage. Patronage is not merely a transactional political practice, but a social structure that is continuously reproduced and impacts the politicization of bureaucracy, the strengthening of oligarchy, power inequality, and the vulnerability of the poor to political manipulation. This research confirms that efforts to strengthen democracy in Indonesia require transformation of the political habitus of society, bureaucratic reform, and restrictions on the dominance of economic actors in the political arena to break the entrenched patron-client chain.
creator: Mangihut Siregar
creator: Novita Dwi Indriani
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-14
publication date: 2026-01-14
volume: 5
number: 3
starting page: 163
ending page: 177
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8032

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus Narkotika dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat Indonesia
type: item
description: This research examines criminal law policy in handling special narcotics crimes and their social impacts on Indonesian society. Narcotics crime constitutes an extraordinary crime that threatens public health, security, and social resilience. Therefore, the state implements criminal law policies through penal and non-penal approaches regulated in statutory provisions, particularly the Narcotics Law. This research aims to analyze the effectiveness of criminal law policies in combating narcotics crimes and to examine the social impacts arising from the implementation of such policies. The research method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that criminal law policies in narcotics control still face various challenges, including ineffective law enforcement, prison overcapacity, and social stigma against narcotics users. The social impacts are not only experienced by offenders but also affect families and the wider community. Consequently, criminal law policies that prioritize restorative justice, rehabilitation, and preventive measures are urgently needed to reduce negative social impacts and to ensure sustainable protection for society in Indonesia.
creator: Effan Sebastian Barus
creator: Aswin Rifky Novanta
creator: Febrianti siregar
creator: Arsyad Laksmana Pulungan
creator: Rayhan sinaga
creator: Syarifuddin Syarifuddin
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-15
publication date: 2026-01-15
volume: 5
number: 3
starting page: 178
ending page: 189
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8074

Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mencapai Tujuan Pemerintahan yang Efektif
type: item
description: The abuse of authority by public officials within Indonesia’s governmental administration has become an increasingly urgent issue to address. Such misconduct undermines the fundamental principles of good governance including transparency, accountability, and justice which are essential for ensuring efficient and effective government operations. This study aims to conduct an in-depth analysis of the forms of abuse of authority by public officials, the factors influencing such behavior, and its impact on the effectiveness of governance and public trust. The research employs a normative approach with a prescriptive legal method, analyzing legislation related to the abuse of authority as well as a case-based approach to explore the implementation of authority by public officials in governmental practice.The findings indicate that abuse of authority may occur in various forms, such as exceeding the limits of granted power, conflating different authorities, or acting arbitrarily for personal or group interests all of which contradict the principle of legality governing governmental actions. Moreover, such practices negatively affect the quality of public services and tarnish the image of governmental institutions. The study also finds that although Law No. 30 of 2014 on Government Administration provides a clear legal framework, its implementation remains hindered by weak internal and external oversight systems. Therefore, this research recommends strengthening more effective supervision mechanisms, enhancing transparency in administrative decision-making processes, and involving the public in monitoring efforts to ensure that public officials exercise their authority in accordance with established objectives in pursuit of a clean and just government.
creator: Aura Kalisha
creator: Maidir Riwanto
creator: Dony Giatman
creator: Parningotan Malau
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 190
ending page: 204
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8083

Pendekatan Konseling Keluarga sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga Islam
type: item
description: Family conflict is an inherent aspect of marital and domestic life and entails complex legal, psychological, and social implications. In the practice of Islamic family law in Indonesia, the resolution of family disputes remains predominantly litigation-oriented, often resulting in the termination of legal relationships, particularly divorce, without adequate attention to the psychological restoration of the parties involved. This article aims to examine family counseling as an instrument for conflict resolution within Islamic family law through a normative legal research approach grounded in legal psychology. The study employs conceptual and legal-psychological approaches, utilizing primary legal sources such as the Qur’an and classical and contemporary Islamic jurisprudence, as well as secondary sources including scholarly books and academic journal articles on family law and legal psychology. The findings indicate that family counseling possesses strong normative legitimacy within Islamic family law through the principles of iṣlāḥ, the mechanism of ḥakam, and the orientation toward public welfare (maṣlaḥah). From a legal-psychological perspective, conflict resolution that accounts for emotional dimensions and procedural justice proves more effective in enhancing legal acceptance and compliance. The integration of family counseling as a restorative instrument does not replace judicial authority but complements it by strengthening the effectiveness of Islamic family law in addressing contemporary family conflicts in a just, humane, and sustainable manner.
creator: Rizqi Ramadhan
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 205
ending page: 215
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8092

Konsep Pernikahan dalam Islam dan Tantangan Keluarga Modern: Krisis Makna Cinta Sebagai Sumber Konflik Relasional
type: item
description: Changes in values in modern society have led to a shift in the meaning of love in marital relationships, from moral and spiritual commitment to momentary emotions oriented towards personal satisfaction. This shift has weakened long-term commitment and increased relational conflict within families. Islam, with its concept of marriage as mitsāqan ghalīẓā and love as amanah, offers a relevant normative framework to respond to this crisis. This study aims to examine the concept of marriage in Islam and analyze how the values of sakinah, mawaddah, and raḥmah can be solutions to the crisis of the meaning of love in modern families. The method used is a qualitative literature study, through an examination of classical and contemporary Islamic literature and scientific studies on the dynamics of modern families and relationships. The data were analyzed thematically to identify the relationship between the meaning of love, commitment, and relational conflict. The results and discussion show that reducing love to mere emotion weakens the stability of marriage, while understanding love as a spiritual and moral trust strengthens empathy, communication, and conflict resolution mechanisms. The principles of ṣabr, raḥmah, and musyawarah have proven to play an important role in maintaining the resilience of relationships. In conclusion, Islamic marriage values provide a solid and adaptive ethical foundation for building a harmonious, mature, and sustainable family amid the challenges of modernity.
creator: Muhammad Adhitya Firdaus
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 216
ending page: 230
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8079

Tujuan Umum Hukum Islam dari Individu Hingga Negara
type: item
description: The steady increase in divorce cases in Indonesia suggests that many couples begin married life without adequate emotional, financial, or intellectual readiness. In response, the government encourages premarital education as a preventive initiative designed to equip future spouses with the skills needed to manage potential domestic difficulties. Viewed through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah, this initiative supports the essential goals of Islamic law, namely the promotion of well-being at the personal, family, community, and national levels. This study argues that premarital education reflects the core principles of Islamic legal ethics and functions as a normative expression of the sharī‘ah. Using a normative-theoretical legal framework combined with a maqāṣid al-sharī‘ah analysis, the research engages Qur’anic and Hadith texts, classical and modern fiqh discussions, uṣūl al-fiqh, Indonesian regulatory provisions on premarital counseling, and scholarly works on Islamic Family Law. The results show that major triggers of marital breakdown emotional instability, financial pressure, recurring disputes, and limited understanding of marital responsibilities can be reduced through structured premarital education. These programs strengthen spiritual awareness, emotional resilience, communication skills, conflict-resolution abilities, and economic management. Consequently, premarital education becomes a strategic mechanism for nurturing harmonious households and reinforcing the framework of Islamic Family Law in Indonesia, positioning it as a sharī‘ah oriented tool vital for contemporary social welfare.
creator: Muhammad Adhitya Firdaus
creator: Nuril Khasyi’in
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 231
ending page: 245
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8100

Hirarki Maqāṣid Syarī‘ah dalam Penentuan Usia Minimal Perkawinan: Analisis Normatif atas Dharuriyyāt, Hājiyyāt, dan Taḥsīniyyāt
type: item
description: The determination of a minimum marriage age is a central issue in Indonesian family law and Islamic legal discourse, particularly regarding the prevention of health, social, and psychological risks associated with child marriage. This study analyzes the alignment between the legal requirement of a minimum age of 19, as stipulated in Law No. 16 of 2019 and Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017, and the framework of maqāṣid sharī‘ah, especially the hierarchical structure of dharuriyyāt, ḥājiyyāt, and taḥsīniyyāt. Employing a normative juridical method supported by extensive literature review, this research examines statutory regulations, classical and contemporary Islamic legal sources, works on maqāṣid, and empirical data from national and international institutions. The findings demonstrate that the minimum age of 19 substantively accords with maqāṣid sharī‘ah: at the dharuriyyāt level, it safeguards life, intellect, and lineage from medical, psychological, and social harm; at the ḥājiyyāt level, it prevents economic hardship, emotional instability, and the inability of young couples to assume household roles; and at the taḥsīniyyāt level, it preserves human dignity, ethical conduct, and the sanctity of marriage. Consequently, the regulation is not a departure from classical Islamic jurisprudence but rather an implementation of public interest (maṣlaḥah) adapted to contemporary societal realities. This study affirms that integrating maqasid-based reasoning into public policy strengthens the protection of families and future generations in Indonesia.
creator: Rizqi Ramadhan
creator: Nuril Khasyi’in
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 246
ending page: 262
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8101

Optimalisasi Komunikasi Pemerintah Daerah oleh BPBD dalam Penanganan Risiko Banjir di Kabupaten Tulungagung
type: item
description: Flood disasters are recurring hydrometeorological hazards that significantly impact social, economic, and environmental conditions in Tulungagung Regency. This study aims to analyze the flood disaster mitigation communication strategies implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Tulungagung Regency and to identify the roles, challenges, and implications of both internal and external communication in flood disaster management. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the Secretary of BPBD Tulungagung Regency, the Head of the Emergency and Logistics Division, the Head of the Prevention and Preparedness Division, and members of flood-affected communities. The findings reveal that BPBD Tulungagung Regency has attempted to optimize disaster communication during the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases. The effectiveness of these communication efforts remains limited due to several challenges, including inadequate communication infrastructure, varying levels of disaster literacy among community members, diverse geographical conditions, and insufficient coordination in internal and external communication. Pre-disaster communication plays an essential role in improving community preparedness, communication during emergency response supports timely and accurate decision-making, and post-disaster communication contributes to recovery processes and the strengthening of community resilience. This study concludes that optimizing disaster communication requires integrated information systems, improved human resource capacity within BPBD, and active community participation through community-based communication approaches to sustainably enhance resilience to flood risks.
creator: Laily Purnawati
creator: Helsa Adnanda Satria Cahya
creator: Erik Wijaya
creator: Yongki Ainun Ikhsan
creator: Andri Wahyudi
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-21
publication date: 2026-01-21
volume: 5
number: 3
starting page: 263
ending page: 276
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8121

Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Penanganan Kasus Narkotika Oleh LBH Legundi Surabaya
type: item
description: This research analyzes the application of the equality before the law principle in handling narcotics cases by the Legal Aid Institute (LBH) Legundi Surabaya. The principle of equality before the law is a fundamental principle guaranteed in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, yet its implementation in narcotics law enforcement still faces various challenges. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach to examine LBH Legundi's strategies in ensuring clients fully obtain their constitutional rights. The findings reveal that although LBH Legundi has implemented various strategies such as detailed examination of arrest procedures, optimization of legal instruments, and efforts for detention suspension, the application of the equality before the law principle remains hindered by several factors. The main challenges include strong social stigma against narcotics offenders, limited resources of legal aid institutions, disparities in judicial decisions, structural barriers in accessing justice, weak supervision systems, minimal systemic support from the state, and a law enforcement mindset that remains punitive rather than rehabilitative. This condition creates a significant gap between suspects from economically disadvantaged backgrounds and those from affluent backgrounds, which contradicts the spirit of substantive justice. The study concludes that realizing the principle of equality before the law requires comprehensive reform touching structural, cultural, and systemic aspects of Indonesia's criminal justice system.
creator: Denada Chalimy Pramesti
creator: Abd. Wachid Habibullah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 277
ending page: 291
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8155

Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksaan Negeri Sikka
type: item
description: This study aims to analyze the factors causing the differences in legal treatment and their implications on the principles of equality before the law, legal certainty, and the principle of legality. The method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach. This study involves case studies, interviews with law enforcement officers and victim advocates, as well as an analysis of regulations and court decisions. The results indicate that the differences in legal treatment are caused by the application of subjective detention requirements in the Criminal Procedure Code (KUHAP), law enforcement discretion, differing legal interpretations between prosecutors and judges, the quality of legal assistance for defendants, and social pressures and societal dynamics. The impact of these differences is the failure to achieve substantive justice, weakening legal certainty, and declining public trust in the criminal justice system. This research has significant academic urgency as it contributes to the development of the enforcement of laws regarding Human Trafficking (TPPO), emphasizing the need for consistency, transparency, and the protection of victims' rights in the application of criminal law.
creator: Anselina Florence Felicia Dado
creator: Rudepel Petrus Leo
creator: Deddy R. CH. Manafe
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-23
publication date: 2026-01-23
volume: 5
number: 3
starting page: 292
ending page: 304
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8170

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/PID.SUS-TPK/2022/PN KPG Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Waris Tanpa Sertifikat kepada Pemerintah
type: item
description: This study aims to analyze the considerations of the judge in the decision of the Kupang District Court No. 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg and the legal implications of the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law. This research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results show that the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law in this case is incorrect, as the defendant is not a public official and does not have authority over the management of state finances or assets. It was also found that there was a misapplication of the law (error in juris), an error in determining the subject of the law (error in persona), and an inaccuracy in the object of the case (error in objecto). This study concludes that the case is more appropriately classified as an administrative error by state apparatus rather than a corruption crime. Academically, this research reinforces the distinction between administrative law and criminal law regarding corruption. Socially, this research emphasizes the importance of legal certainty protection and the prevention of criminalization of civil society. This study provides an important contribution to the development of legal theory, as well as the protection of individual rights in the context of criminal law.
creator: Oktaviana Viska Viera
creator: Aksi Sinurat
creator: Deddy R. Ch. Manafe
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-23
publication date: 2026-01-23
volume: 5
number: 3
starting page: 305
ending page: 316
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8171

Transformasi Surat Berharga Konvensional ke Surat Berharga Digital dalam Perspektif Hukum Indonesia
type: item
description: The rapid development of digital technology has significantly transformed financial transaction systems, including the use of securities. Conventional securities, which traditionally function as instruments of payment, evidence, and transfer of rights, face various challenges such as document forgery, loss, and administrative inefficiency. These conditions have encouraged the digitalization of securities, requiring adjustments within the Indonesian legal framework. This study aims to analyze the transformation of securities from conventional forms to digital formats within the perspective of Indonesian law and to assess the adequacy of existing regulations in addressing such developments. The research employs a normative juridical approach by examining primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials consisting of legal literature and previous studies. The findings indicate that although electronic documents have been legally recognized as valid evidence, there is no specific and comprehensive regulation governing digital securities. Consequently, legal uncertainty remains regarding the transfer of rights, evidentiary strength, and legal protection for holders of digital securities. This study is expected to contribute conceptually to the development of adaptive legal regulations that ensure legal certainty and protection in the context of modern digital transactions.
creator: M. Faisal Rahendra Lubis
creator: Febrianti Siregar
creator: Aswin Rifky Novanta
creator: Arsyad Laksmana Pulungan
creator: Mawardi Syahputra
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 317
ending page: 324
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8198

Peran Public Relations Himakom dalam Membangun Komunikasi Organisasi di Lingkungan kampus UMJ
type: item
description: Public Relations (PR) plays a strategic role in building effective organizational communication, including within student organizations. The Communication Studies Student Association (Himakom) of Muhammadiyah University of Jakarta (UMJ), as an internal campus organization, requires a PR role to maintain internal relationships among members and external relationships with the academic community. This study aims to determine the role of Himakom UMJ Public Relations in building organizational communication on campus. The research method used was a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through literature studies and conceptual observations of student organization public relations activities. The results indicate that Himakom Public Relations plays a role as a communicator, information facilitator, organizational image builder, and liaison between the organization and internal and external publics. This role contributes to creating effective, harmonious, and sustainable organizational communication on the UMJ campus
creator: Muhammad Rizky Alfarizzy
creator: Muhammad Faris Aulia Rizki
creator: Rachmandita Oktavian
creator: Sadiyah El Adawiyah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-26
publication date: 2026-01-26
volume: 5
number: 3
starting page: 325
ending page: 331
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8200

Analisis Yuridis terhadap Batas Kekuasaan Presiden dalam Memberikan Hak Prerogatif Berupa Abolisi
type: item
description: The president's prerogative is a form of power inherent in the president's position as head of state. One form of this prerogative is the granting of abolition, which is the abolition of legal proceedings against a person or group of people who are or will undergo judicial proceedings. However, in its implementation, the president's authority to grant abolition is not absolute, but is limited by the applicable legal provisions and constitutional mechanisms. This study aims to analyze the limits of the president's power in exercising the prerogative in the form of abolition and review the juridical aspects that govern the procedure and its considerations. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources are obtained from relevant laws and regulations, legal literature, and scientific works. The results of the study show that the president's authority in granting abolition is regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which requires the president to pay attention to the considerations of the House of Representatives (DPR). Thus, this authority is not an absolute prerogative, but is limited by the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. The conclusion of this study emphasizes that the restriction is a form of constitutional supervision over the use of presidential power to remain in line with the principles of the rule of law and constitutional democracy
creator: Saniyatut Dhohiroh
creator: Muhammad Mashuri
creator: Kristina Sulatri
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 332
ending page: 341
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8245

Pengaturan Batasan Nominal Uang Pengganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Kepastian Hukum
type: item
description: This study examines the urgency of regulating the nominal limit of restitution in criminal case resolution through a restorative justice approach from the perspective of legal certainty. Restorative justice in Indonesia is governed by PERKAP No. 8 of 2021, PERJA No. 15 of 2020, and PERMA No. 1 of 2024. However, none of these regulations explicitly stipulate the nominal limit of compensation payable to victims. The absence of such a provision potentially leads to legal uncertainty and unfair practices, particularly in cases where resolution depends on the offender's ability to pay restitution. This research adopts a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study aims to analyze the necessity of regulating nominal limits and how such limits should be determined under the prevailing legal framework. The findings reveal that the lack of clear restitution limits hampers the effective implementation of restorative justice, undermines fairness, and fails to adequately protect victims' rights. Legal regulation of compensation limits is necessary to ensure legal certainty, prevent abuse of power, and uphold justice in the victim recovery process. The study recommends that the state promptly establish clear restitution limits through revision of existing regulations or formulation of new ones, taking into account the principles of justice, the offender’s financial capacity, and the proportionality of the victim's losses.
creator: Edgart Marpaul Boelan
creator: Simplexius Asa
creator: Orpa Ganefo Manuain
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 342
ending page: 353
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8260

Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Tinjau dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
type: item
description: The Indonesian National Army as a member of the Indonesian National Guard is at the forefront of Indonesia in the eyes of the public as an example and role model in discipline, ethics, and compliance with the law. However, in the reality of daily life, there are still TNI soldiers who commit traffic violations, such as driving a vehicle without having a Driver's License (SIM). This research includes empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions and compares them with the reality that occurs in society. The research method used was in the form of interviews with five relevant sources, then the data was analyzed descriptive-qualitatively to provide a comprehensive understanding. The results of the study showed that (1) law enforcement against TNI soldiers who committed traffic violations without a driver's license was checked according to the procedure of the rapid inspection event; no long inspection minutes are required, it is enough to use the minutes of traffic violations and road transportation or tickets from the military police; (2) Sanctions applied for minor traffic violations in the form of administrative disciplinary sanctions, including criminal prosecution of fines paid to military authorities and deposited into the state treasury. This reflects the balance between legal compliance and internal discipline of the TNI, as well as efforts to develop soldiers so that they remain an example for the community.
creator: Oni Haru Halamat
creator: Dedy R. Ch. Manafe
creator: Sigit Prabowo Soinbait
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 354
ending page: 362
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8261

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Tidak Dibayarkannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan
type: item
description: BPJS Ketenagakerjaan aims to protect workers and ensure their welfare. However, in reality, many companies do not register some or all of their workers, which affects the welfare of workers and has the potential to impact the social security system as a whole. The research questions are: How does the non-payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions affect workers' rights in relation to the theory of legal protection in Decision Number 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr and How the mechanism for fulfilling workers' rights when a company that has previously defaulted on its contributions has paid off its obligations. This research is normative-empirical, using three approaches, namely legislation, case studies, and legal sociology. The results show that the arrears in this case not only caused workers to lose access to JKK, JKM, JHT, and JP program benefits, but also placed them in economic and social vulnerability because they did not receive compensation when employment risks occurred. After the company has fulfilled its obligations, the membership and service team will verify the payment and reactivate the participant's status so that workers can reapply for claims, thereby ensuring that workers' rights are promptly fulfilled both administratively and substantively.
creator: Satria Yuritama
creator: Nurhayani Nurhayani
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 363
ending page: 375
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8279

Makna Kehadiran Dokter dalam Perspektif Hukum Kesehatan: Analisis On-Site, On-Call, dan Home-Call dalam Pelayanan Gawat Darurat
type: item
description: Emergency medical care constitutes a fundamental patient right and an institutional obligation of hospitals that must be provided without temporal discrimination. However, in practice and public discourse, the meaning of “physician presence” is often narrowly reduced to physical presence alone, giving rise to allegations of medical negligence, particularly during weekends or outside regular working hours. This distorted understanding risks generating legal injustice, undermining the dignity of the medical profession, and encouraging defensive medical practice. This article aims to analyze the meaning of physician presence from a health law perspective through theoretical, normative, and systemic approaches, by distinguishing models of physician presence as on-site, on-call, and home-call/teleconsultation in emergency care services. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The analysis examines Law Number 17 of 2023 on Health, Government Regulation Number 28 of 2024, as well as health law literature and emergency care practices. The analysis demonstrates that, in legal terms, physician presence is not synonymous with physical presence, but rather should be understood as process-based professional responsibility, provided that care is delivered in accordance with professional standards, service standards, and an adequate triage system. Physician presence must be reconstructed as the presence of professional responsibility within an integrated emergency care system. Legal assessment in health law should be grounded in process and system integrity, rather than solely on clinical outcomes or public perception.
creator: Michelle Angelika S
creator: Hanna Wijaya
creator: Darren Gosal
creator: Putri Mahirah Afladhanti
creator: Ronald Winardi Kartika
creator: Yana Sylvana
creator: Yohanes Firmansyah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 376
ending page: 413
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8307

Hak Privasi Pasien HIV dan Kewajiban Negara: Analisis Yuridis Perlindungan Data Kesehatan Sensitif
type: item
description: The right to privacy and the right to health are fundamental human rights that are closely interconnected. The protection of privacy for patients with Human Immunodeficiency Virus (HIV) constitutes a critical issue, given that HIV status is classified as highly sensitive health data and is particularly vulnerable to stigma and discrimination. In Indonesia, the legal framework governing the protection of HIV patients’ health data has been normatively strengthened through the Personal Data Protection Law and the Health Law; however, its implementation continues to face various challenges. This article aims to analyze the right to privacy of HIV patients and the obligations of the state in protecting sensitive health data, as well as to examine the limitations and exceptions to the disclosure of HIV-related data within the framework of law and human rights. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and human rights-based approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through juridical interpretation and prescriptive analysis. The findings indicate that HIV status is legally categorized as sensitive personal data that is entitled to a high level of legal protection. The state bears tripartite obligations to respect, protect, and fulfill the privacy rights of HIV patients. Nevertheless, a gap persists between legal norms and their implementation, particularly in the management of electronic medical records. The protection of HIV patients’ privacy rights requires strengthened legal implementation, regulatory harmonization, and the adoption of a human rights-based approach to ensure that data protection does not conflict with public health interests.
creator: Hanna Wijaya
creator: Michelle Angelika S
creator: Darren Gosal
creator: Putri Mahirah Afladhanti
creator: Ronald Winardi Kartika
creator: Yana Sylvana
creator: Yohanes Firmansyah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 414
ending page: 445
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8308

Politik Islam dan Demokrasi Kontemporer dalam Konteks Negara Bangsa Indonesia yang Plural Demokratis Modern Berkelanjutan
type: item
description: This article examines the relationship between Islamic politics and democracy in contemporary Indonesia. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia presents a distinctive dynamic in the interaction between Islamic values and modern democratic systems. This study aims to analyze how Islamic political actors, including political parties and religious organizations, interact with and adapt to democratic practices in the post-Reform era. The research employs a qualitative method through a literature review of Indonesian academic journals published within the last five years. The findings indicate that Islamic politics in Indonesia is plural and dynamic, showing an adaptive tendency toward democratic principles. Islamic values such as deliberation (shura), justice, and equality are considered compatible with democratic ideals. However, Islamic politics also faces contemporary challenges, including the politicization of religion, identity politics, and social polarization. The article concludes that the relationship between Islamic politics and democracy in Indonesia is dynamic and largely adaptive within the framework of the Pancasila state.
creator: Mardian Idris Harahap
creator: Alwi Murad Sofi Hasibuan
creator: Febriani br Ginting
creator: Alya Qais Tsabitah
creator: Mora Nanda Tambak
creator: Reh Ngenana
creator: Dhea Amelia Nanda Lubis
creator: Mara Halim
creator: Ryanda Iqbal Pradipta Widadi
creator: Muhammad Jasir Siregar
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 446
ending page: 457
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8317

Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Natsir, Ba’asyir, Gus Dur,Dll)
type: item
description: This article examines three major streams of Islamic political thought in Indonesia through a comparative analysis of the ideas of Mohammad Natsir, Abu Bakar Ba’asyir, and Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mohammad Natsir embodies the constitutional–integralist perspective, which seeks to formalize Islam as the foundation of the state by utilizing democratic mechanisms and constitutional political processes. In contrast, Abu Bakar Ba’asyir reflects a radical–ideological orientation that firmly rejects democracy and advocates the full implementation of Islamic Sharia through extra-constitutional and non-parliamentary movements. Meanwhile, Abdurrahman Wahid represents a substantive–cultural approach, opposing the formal institutionalization of Islam within the state while promoting Islamic values as ethical guidance for building a tolerant and pluralistic nation. The contrasting viewpoints of these three figures highlight the diversity of Islamic political discourse in Indonesia and illustrate the evolving interaction between religion and state. Overall, this study demonstrates how Islamic thought continues to adapt and remain relevant within Indonesia’s multicultural and democratic context.
creator: Mardian Idris Harahap
creator: Muhammad Akbar Al Fikri Harahap
creator: Almadani Almadani
creator: Rizki Amanda Harahap
creator: Alfi Rahmat
creator: Nia Putri Ramadhani Polem
creator: Salsabila Azhara Ritonga
creator: Muhammad Faiz Muhtadi
creator: Muflih Adi
creator: Fitria Sari Harahap
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 458
ending page: 467
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8316

Analisis Bibliometrik Tren Perkembangan Penelitian dan Publikasi Mengenai Beauty Privilege
type: item
description: This study aims to explore the trends in the development of scientific publications on beauty privilege, focusing on the growth in the number of articles, citation trends, as well as keyword mapping and the dominant themes emerging in the literature. The method used is a literature review with a descriptive bibliometric approach, referring to the PRISMA model which includes four stages: identification, screening, eligibility, and inclusion. Data were collected from Google Scholar using the Publish or Perish (PoP) software, with the keyword “beauty privilege.” The analysis results show that the number of publications has increased significantly since 2021, peaking in 2023 and 2024. In terms of citations, 2023 is the most influential year, having the highest number of citations. Keyword analysis using VOSviewer generated seven topic clusters, with dominant keywords such as beauty privilege, body shaming, and social media. The conclusion of this study indicates that the topic of beauty privilege is becoming increasingly relevant and evolving, opening opportunities for further research from various social, cultural, and psychological perspectives.
creator: Rahmi Nursyita
creator: Elly Malihah
creator: Supriyono Supriyono
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 468
ending page: 481
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8329

Analisis Yuridis Perspektif Keamanan Maritim Nasional dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Global
type: item
description: Indonesia's maritime security faces increasingly complex challenges due to the rise of hybrid threats that combine traditional and non-traditional elements. One of the main threats is the shadow fleet, operating covertly with unregistered ships, evading detection, and exploiting weaknesses in maritime surveillance to engage in illegal activities such as smuggling, illegal transshipment, and unlawful exploitation of natural resources. This phenomenon exacerbates Indonesia's maritime security situation, particularly in strategic areas like the Natuna Sea and the Sunda Strait, which are vulnerable to geopolitical conflicts and overlapping territorial claims. Additionally, transnational crimes such as piracy, drug trafficking, and human trafficking further undermine security in Indonesian waters. To address these threats, Indonesia needs to strengthen its maritime surveillance capacity by adopting advanced technologies such as early detection sistems and the Automatic Identification Sistem (AIS), as well as enhancing coordination between maritime agencies like Bakamla and the Indonesian Navy (TNI AL) to improve responses to harder-to-detect threats. Moreover, international cooperation with neighboring countries and regional maritime organizations like ASEAN must be bolstered to tackle cross-border threats. Strengthening surveillance, modernizing technology, and fostering more integrative maritime diplomacy will be crucial in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty and ensuring the stability of this increasingly strategic maritime region.
creator: Rian Rusmana Putra
creator: David Indra Pratama
creator: Nikolaus Eratus Pardamean
creator: Natasya Febriyanti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 482
ending page: 495
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8346

Analisis Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan terhadap Anak
type: item
description: Criminal acts of assault against children constitute a serious violation of human rights that requires optimal legal protection by the state. As legal subjects, children are entitled to security, protection from violence, and guarantees for proper growth and development, as mandated by Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and relevant child protection legislation. This study aims to conduct a juridical analysis of the legal considerations applied by judges in Decision Number 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot concerning the criminal offense of assault committed against a child, as well as to assess their conformity with criminal law principles, child protection law, and the objectives of sentencing. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although the legal basis applied refers to Law Number 35 of 2014 on Child Protection, the judicial considerations have not been comprehensively formulated, as they insufficiently incorporate sociological, criminological, and child-centered protection perspectives. Consequently, the sentence imposed is relatively lenient and fails to fully reflect the objectives of punishment, particularly deterrence and sustainable protection for child victims. Therefore, strengthening the quality of judicial reasoning and ensuring the optimal application of relevant legal provisions are essential to achieve legal certainty, justice, and effective protection for children as victims of violent crimes.
creator: Malvin Malvin
creator: Hartanto Hartanto
creator: Anwar Budiman
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 496
ending page: 512
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8360

Efektivitas Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis terhadap Kasus Pembalakan Liar di Indonesia
type: item
description: Illegal logging is a serious environmental problem in Indonesia due to its direct impact on forest destruction, biodiversity loss, and increased carbon emissions. The Indonesian government has established various public policies and legal instruments to address illegal logging practices, such as the Forestry Law, the licensing system, and strengthening law enforcement agencies. However, the effectiveness of these policies remains a concern, given that illegal logging cases continue to occur in various regions. This study aims to assess the effectiveness of public policies in enforcing environmental law, focusing on illegal logging cases in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical approach by examining regulations, government policies, and secondary data from reports from relevant institutions and previous research results. Analysis shows that despite comprehensive public policy design, its implementation still faces various obstacles, such as weak oversight, poor coordination between institutions, limited human resources, and corrupt practices. Furthermore, social and economic factors in communities surrounding forests also influence the success of environmental law enforcement. Therefore, strengthening law enforcement agencies, transparency and accountability, and active community involvement in forest management are essential. With these improvements, public policy is expected to be more effective in preventing and combating illegal logging for the sake of environmental sustainability in Indonesia.
creator: Samsuto Samsuto
creator: Khalimi Khalimi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 513
ending page: 527
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8362

Efektivitas Governansi Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi LAPAK SARAH
type: item
description: Population administration services are essential public services that fulfill the civil rights of the community. However, the process of changing Family Card (KK) data at the village level often faces problems, such as complicated procedures and limited access to services. With the development of information technology, village governments are required to implement digital-based service innovations through a digital governance approach. This study aims to evaluate the effectiveness of digital governance implementation in population administration services through the LAPAK SARAH application for Family Card data changes in Dayu Village, Nglegok District, Blitar Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included village officials and community members as service users. The results showed that the use of the LAPAK SARAH application could improve the performance of population administration services, as indicated by faster service times, easier access, and increased service transparency and accountability. From a digital governance perspective, the role of village officials, cooperation with the Population and Civil Registration Office, and community participation improved service quality. However, this study also found obstacles such as limited digital literacy among the community, differences in village device capacity, and technical infrastructure constraints. The success of digital population administration services at the village level is not only determined by the use of technology, but also by the quality of governance and the readiness of the parties involved.
creator: Putri Cinta Mei
creator: Audi Dwi Santoso
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 528
ending page: 541
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8369

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan
type: item
description: In social practice, land sale and purchase transactions are still frequently conducted through private agreements, mainly driven by mutual trust between the parties, cost considerations, and the perception that such procedures are simpler and faster. From the perspective of civil law, such sale and purchase agreements remain valid and legally binding as long as they fulfill the legal requirements of a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, within the national land law system, land sale and purchase agreements executed under private deeds cannot serve as a legal basis for the transfer of land rights because they are not made before a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) as required by statutory regulations. This divergence in legal regulation gives rise to legal uncertainty, particularly for buyers acting in good faith. On the one hand, the agreement creates rights and obligations under civil law; on the other hand, it fails to provide legal certainty over land rights due to its inability to be registered. This condition reflects a tension between the civil law regime and the land law regime, while also indicating the weak legal protection afforded to good-faith buyers. These issues constitute the basis and urgency of this research.
creator: Dyah Fitri Kurniasari
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 542
ending page: 549
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8380

Implementasi Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Praktik Pembalakan Liar di Indonesia
type: item
description: Air quality in the Special Capital Region of Jakarta has shown a concerning decline in recent years, largely due to high emissions from motor vehicles as the main source of pollution in urban areas. The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 66 of 2020 concerning Exhaust Emission Testing for Motor Vehicles as a public policy instrument aimed at controlling air pollution. This study aims to analyze the implementation of the regulation from a public policy perspective and to identify supporting and inhibiting factors in its execution. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of policy documents and reports on the implementation of emission testing. The results reveal that the implementation of the regulation has not been optimal due to limited emission testing infrastructure, low levels of public awareness and socialization, and inconsistent enforcement of administrative sanctions. Nevertheless, there are opportunities to improve policy effectiveness through strengthened inter-agency coordination, digitalization of monitoring systems, and increased environmental literacy among the public. Therefore, the success of emission control policy implementation is highly dependent on resource support, regulatory consistency, and community awareness, necessitating a comprehensive and continuous multi-stakeholder improvement strategy and stronger commitment.
creator: Damun Damun
creator: Khalimi Khalimi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 550
ending page: 560
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8449

Hybrid Model Restorative Justice Komparatif Antara Sistem Civil Law dan Common Law
type: item
description: This study examines the Hybrid Model of Restorative Justice from a comparative perspective between Civil Law and Common Law systems as a reflection of the transformation of criminal law policy. The Civil Law system, rooted in legal positivism, emphasizes formal legal certainty through codification, whereas the Common Law system allows broader judicial discretion and judge-made law. These differing paradigms significantly influence the development and implementation of restorative justice. Indonesia, as a Civil Law country, has demonstrated a shift toward a hybrid legal policy by incorporating Common Law values into its criminal justice reforms, particularly through the National Criminal Code. This research employs a normative juridical method using conceptual, statutory, and comparative law approaches. The findings indicate that the Hybrid Model of Restorative Justice represents a strategic legal policy choice aimed at harmonizing legal certainty and substantive justice in accordance with the Pancasila legal ideals.
creator: Abednego Satrio Nugroho Purba
creator: Yasmirah Mandasar Saragih
creator: Biner Sihotang
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 561
ending page: 574
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8470

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pemilu Atas Penggunaan Diskresi dalam Kondisi Stagnasi Penyelenggaraan Pemilu
type: item
description: Discretion exercised by election management bodies constitutes an administrative instrument that is functionally necessary to prevent stagnation in electoral processes under conditions of legal vacuum, normative ambiguity, or extraordinary circumstances. However, in practice, discretionary decisions often generate public concern and expose election officials to the risk of criminalization, particularly when such discretion is assessed through a formalistic and result oriented criminal law paradigm. This study aims to analyze the construction of criminal liability of election administrators for the use of discretion in conditions of electoral stagnation, by examining the paradigm shift from the old Indonesian Criminal Code to the new Criminal Code and its implications for criminal law enforcement under the Criminal Procedure Code. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the old Criminal Code tended to facilitate policy criminalization by emphasizing formal violations and objective consequences, whereas the new Criminal Code introduces a substantive approach centered on subjective fault, official purpose, and rationality of action. Nevertheless, the lack of synchronization with the Criminal Procedure Code which remains focused on conventional evidentiary standards causes discretionary actions of election administrators to remain legally ambiguous. Therefore, harmonization between substantive criminal law and criminal procedure law, along with a transformation in law enforcement reasoning, is essential to ensure that discretion exercised by election officials is assessed proportionally, contextually, and in line with democratic principles.
creator: Cipto Hardoyo
creator: Cecep Suhardiman
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 575
ending page: 586
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8488

Kedudukan Hak Tanggungan dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum
type: item
description: Corruption cases in Indonesia often involve the recovery of state assets, including properties encumbered by mortgages (hak tanggungan). This research conducts a normative legal analysis on how current law treats such pledged assets when they become objects of state confiscation in corruption crimes. We examine Indonesian legislation (especially the Tipikor Act, TPPU Act, and Mortgage Act), judicial practice, and principles of justice and legal certainty. The Bank Perumda BPR Purworejo case is used as an illustrative case study: here fictitious loans and misused collateral led to state losses of hundreds of millions of rupiah, and investigators seized assets (including four mortgaged properties) as evidence. The analysis finds that existing rules inadequately protect good-faith creditors: courts have noted that a corruption verdict does not automatically erase a prior mortgage lien, and that a certified mortgage confers a preferential right equal to a judgment. In practice, however, law enforcement often seizes all assets of the convict without first verifying third-party rights, creating legal uncertainty and perceived injustice. We argue that fair outcomes require stricter safeguards for creditors (e.g. mandatory review of collateral status before seizure) and consideration of equitable principles. In conclusion, we recommend legal reforms or guidelines to balance the state’s recovery goals with protection of bona fide mortgagees, so as to uphold substantive justice while maintaining legal certainty.
creator: Gusti Ramadhani
creator: Yasmirah Mandasari Saragih
creator: Tuti Widyaningrum
creator: Heru NurTjahyo
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 587
ending page: 602
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8532

Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru sebagai Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia
type: item
description: The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a historic milestone in the reform of Indonesia's criminal law system. This study examines the fundamental changes from the old Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) to the new National Criminal Code, focusing on the paradigm shift from retributive justice to restorative justice as a form of law enforcement reform. Using a normative juridical method with a statutory and comparative approach, the study analyzes the philosophical, structural, and substantive transformation embedded in the new Criminal Code. The findings indicate that the new Criminal Code introduces significant reforms including the adoption of the dualistic theory separating criminal acts from criminal liability, the recognition of living law, the expansion of criminal subjects to include corporations, the formulation of sentencing guidelines based on restorative principles, and the integration of Pancasila values as the moral foundation of the criminal law system. The case of corruption prosecution involving the Chromebook laptop procurement at the Ministry of Education illustrates the ongoing challenges of criminal law enforcement during this transitional period. This research concludes that the transition from the old to the new Criminal Code constitutes a comprehensive legal reform that transforms not only normative substance but also the fundamental paradigm of criminal law enforcement in Indonesia
creator: Arya Jalu Pananjung
creator: Devi Dameriza
creator: Sari Tiara
creator: Rahmi Akhmal
creator: Aidil Fernando
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-02-27
publication date: 2026-02-27
volume: 5
number: 3
starting page: 603
ending page: 619
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8562

Pertanggungjawaban Pemidanaan terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi di Platform Media Sosial X
type: item
description: The development of technology in the era of globalization has brought significant changes in society, particularly through the emergence of the internet and social media such as WhatsApp, X (Twitter), Facebook, Instagram, Telegram, and TikTok, which facilitate rapid information dissemination. This development has also given rise to a new profession, namely content creators, who produce and share content in the form of images, videos, or text for branding, professional purposes, or self-expression, often resorting to sensationalism to attract audience attention. On the other hand, the ease of access to social media has also triggered the spread of negative content, including pornography, as evidenced by Komdigi/Kominfo data showing millions of blocked negative content, with X being one of the dominant platforms. In Islamic perspective, anything that leads to adultery is prohibited as stated in QS. Al-Isra verse 32. A prominent case is Dea OnlyFans (Gusti Ayu Dewanti) who was arrested for distributing pornographic content through OnlyFans and Google Drive, charged under the Pornography Law and ITE Law, and found guilty in the Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023. This study discusses 1) How are the differences in judges' considerations at the District Court, High Court, and Cassation? 2) Can the Supreme Court judges' considerations provide a deterrent effect? This research uses a descriptive method with normative legal research based on literature study, using primary, secondary, and tertiary legal materials.
creator: Dinda Rama Zulfia
creator: Lola Yustrisia
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-02-27
publication date: 2026-02-27
volume: 5
number: 3
starting page: 620
ending page: 637
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8563

Penerapan Restorative Justice Terkait dengan Over Capacity Lapas IIA Magelang
type: item
description: Overcapacity in Correctional Institutions is a structural problem that is still a serious challenge in the correctional system in Indonesia. This condition is characterized by the number of inmates that far exceeds the ideal capacity, resulting in a decrease in the quality of coaching, health services, and security. This study aims to analyze the factors that cause overcapacity in prisons and the impact they have on the effectiveness of the correctional system. The method used is a normative juridical approach supported by empirical data from relevant agency reports. The results of the study show that the main factors causing overcapacity include the high crime rate, criminal policies that are still oriented towards prison sentences, and limited correctional facilities and infrastructure. The impact of overcapacity is very felt in the implementation of inmate development. Crowded housing conditions also increase conflicts between inmates, the spread of infectious diseases, and violations of basic rights. In addition, the limited number of correctional officers causes supervision to not run optimally and has the potential to trigger deviant practices in prisons. Therefore, it is necessary to reformulate penal policies through the optimization of non-prison penal alternatives, institutional capacity building, and strengthening rehabilitation and social reintegration programs to realize a more humane and just correctional system.
creator: Nur Shabrina Ramadhani
creator: Maya Larissa
creator: Annisa Hafida
creator: Melati Harmia Putri
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 638
ending page: 651
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8568

Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Tingkat Kesepian pada Mahasiswa Digital
type: item
description: The development of digital technology, particularly social media, has brought significant changes to human social interaction patterns. Although the ease of digital communication offers various advantages, in reality, it does not always reduce feelings of loneliness. This study aims to analyze the relationship between the intensity of social media use and loneliness levels among students in the digital era. The method used in this research is a quantitative approach with a correlational design, involving 120 active students as the sample. To measure the variable of social media use intensity, the Social Media Intensity Scale was used, while loneliness levels were measured using the UCLA Loneliness Scale. The data analysis results showed a significant positive relationship between the intensity of social media use and loneliness levels among students. This means that the higher the intensity of students' social media use, the higher the loneliness they feel. These findings provide important insight that, despite social media facilitating easier interactions, excessive use does not always positively affect the quality of social relationships. On the contrary, high social media use intensity can be associated with greater feelings of loneliness, indicating the need for a deeper understanding of the impact of social media use on individuals' emotional well-being.
creator: Ni Made Io Dwita Putri
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-04
publication date: 2026-03-04
volume: 5
number: 3
starting page: 652
ending page: 662
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8576

Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024
type: item
description: General elections constitute a fundamental pillar of Indonesia’s democratic system, functioning as a mechanism for the exercise of popular sovereignty and the protection of citizens’ voting rights. During the 2024 Regional People’s Representative Council (DPRD) election in Tarakan City, the Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan recorded twelve reports of alleged administrative violations throughout the electoral stages, including during the national vote recapitulation process. Of these reports, three allegations were proven, involving violations related to the Additional Voter List, the Special Voter List, and the eligibility requirements of candidates running for the Tarakan City DPRD in 2024. Essentially, election law enforcement serves as a safeguard to ensure fairness, legal certainty, and the protection of citizens’ constitutional right to vote. This study aims to examine the implementation of legal enforcement mechanisms against administrative violations in the 2024 Tarakan City DPRD election. A socio-legal research approach was employed to analyze both normative regulations and their practical application. Referring to Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 concerning the Settlement of Administrative Violations of General Elections, the findings indicate that the Tarakan City Bawaslu holds authority in adjudicating and imposing sanctions on proven violations. As a result, one candidate, Erick Hendrawan Septian Putra, was disqualified from Electoral District 1. Furthermore, sanctions were imposed on the chairpersons and members of Polling Station 88 in Karang Anyar and Polling Station 2 in Pamusian for failing to carry out their duties as voting organizing groups in the election and subsequent processes.
creator: Diana Lianti
creator: Siti Kotijah
creator: Rahmawati Al Hidayah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 663
ending page: 677
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8578

Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment QRIS sebagai Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata
type: item
description: The development of financial technology has driven significant transformations in the non-cash payment system in Indonesia, one of which is through the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The use of QRIS in civil transactions relates not only to the technical aspects of payments but also has legal implications in the civil realm, particularly regarding the application of the principle of consensualism and the status of electronic evidence in the Indonesian civil procedural law system. This study aims to analyze the application of the principle of consensualism in QRIS e-payment transactions as electronic evidence in civil procedural law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that QRIS transactions meet the principle of consensualism due to the agreement of the parties, and QRIS can be qualified as a valid electronic document as long as it meets the requirements for electronic system reliability and information integrity as stipulated in laws and regulations. However, the evidentiary power of QRIS is not perfect and requires the support of other evidence, with the final assessment resting with the judge based on the principle of independent evidence in civil procedural law.
creator: Virna Agustin Sibarani
creator: Karenina Fernandya
creator: Nakhesya Nurlaili Andrini
creator: Sri Handayani
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 678
ending page: 689
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8580

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika
type: item
description: The phenomenon of recidivism in narcotics crimes indicates that the rehabilitation and punishment approaches applied have not been fully able to prevent recurrence of crimes. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against recidivists in narcotics crimes in two court decisions, namely Decision Number 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk and Decision Number 51/Pid.Sus/2020/PN Tte. Case studies are used to assess the effectiveness of law enforcement, especially against perpetrators who have previously undergone rehabilitation but have re-committed crimes with more complex roles. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach, which are analyzed qualitatively based on law enforcement theory and the objectives of punishment. The results show that normatively there are regulations on rehabilitation and increased sentences for recidivists, but their effectiveness is not optimal, partly due to the lack of post-rehabilitation regulations that are expressly regulated in the law and the lack of integrated data systems between rehabilitation institutions and the courts. This condition causes rehabilitation to not fully function as a preventive instrument against recurrence of crimes. This study recommends strengthening post-rehabilitation regulations and integrating information systems between agencies as part of a more preventive and sustainable criminal law policy reform.
creator: Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji
creator: Nur Mailinda
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-05
publication date: 2026-03-05
volume: 5
number: 3
starting page: 690
ending page: 699
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8582

Search Engine Optimization (SEO) dan Tantangannya pada Pemberitaan Good News from Indonesia (GNFI)
type: item
description: Competition in the media business is increasingly difficult as the number of online media grow and access to news becomes easier. Each media strives to maintain its existence and remain the public's preferred source of information, including Good News from Indonesia (GNFI). This article discussed GNFI's strategy through the application of search engine optimization (SEO) techniques and the challenges encountered in SEO update. Data were collected through observation, interview, and document review from January to August 2025. The results show that GNFI applied on-page and off-page SEO techniques as a strategy to increase visibility in search engines. The presence of an AI Overview posed a challenge in itself, as it could reduce the number of click view the news portal. The application of SEO techniques was not only a technical optimization strategy but also a form of media adaptation to the changing digital journalism landscape influenced by technological advances.
creator: Alya Kurnia Safitri
creator: Erwin Kartinawati
creator: Rahmat Wisudawanto
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-06
publication date: 2026-03-06
volume: 5
number: 3
starting page: 700
ending page: 717
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8591

Rekonstruksi Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Aparat: Studi Kasus Siswa MTs dalam Perspektif Doktrin Dolus dan Culpa
type: item
description: The death of a Madrasah Tsanawiyah (MTs) student allegedly linked to police action raises significant legal issues concerning the limits of the use of force and the construction of criminal liability. This study aims to reformulate the elements of assault resulting in death by integrating the objective element (actus reus) and the subjective element (mens rea) within the framework of the doctrines of dolus and culpa. It also seeks to develop a model of criminal liability analysis that is more transparent, accountable, and oriented toward the protection of a child’s right to life. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by a literature review of legislation, court decisions, and criminal law scholarship. Data are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that proving the act and the resulting death alone is insufficient without clearly establishing the form of fault. The distinction between dolus eventualis and culpa lata constitutes a decisive factor in determining the classification of the offense and the degree of criminal liability. Ambiguity in identifying the spectrum of fault may lead to sentencing disparities and weaken the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without fault). Therefore, this study proposes a reconstruction of the elements of the offense that places proof of mens rea at the center of assessing police accountability while ensuring the protection of the child’s right to life.
creator: Mohammad Waes Alqorni
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 718
ending page: 727
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8599

Perbandingan Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia
type: item
description: This study examines the comparison between litigation and Alternative Dispute Resolution (ADR) in resolving business conflicts in Indonesia. The increasingly complex nature of business activities has led to a variety of conflicts, such as breach of contract, share ownership disputes, and payment issues, which require efficient resolution methods that provide legal certainty. This study aims to explore the characteristics, procedures, advantages, and disadvantages of dispute resolution through litigation and ADR, which include negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. The method applied is normative juridical, drawing on legislation, legal doctrine, and relevant literature. The research findings indicate that litigation offers stronger legal certainty through binding court decisions and organized procedures, but is often time-consuming, expensive, and produces win-lose outcomes. On the other hand, ADR offers flexibility, confidentiality, efficiency, and the opportunity to reach mutually beneficial solutions, although in some situations it requires court confirmation for enforcement. Therefore, the choice of dispute resolution method needs to be adjusted to the nature of the conflict, the relationship between the parties, and the need for legal certainty.
creator: Sheren Devillia Rasyah
creator: Lady Ramadhani
creator: Alya Ramadhani Hariman
creator: Moulyta Elgi Trinanda
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 728
ending page: 739
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8598

Pertanggungjawaban Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Limbah Perusahaan melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok
type: item
description: Industrial development in Indonesia has significantly contributed to national economic growth; however, it also poses potential risks of environmental pollution when corporate waste management is not conducted properly. Environmental pollution resulting from corporate waste activities may cause harm to surrounding communities, including health problems, ecosystem degradation, as well as material and immaterial losses. In this context, the class action mechanism serves as a relevant legal instrument to collectively advocate for the rights of affected communities. This study aims to analyze the implementation of the class action mechanism in environmental pollution cases based on Decision Number 29/Pdt.G/2023/PN.Skh and to evaluate its effectiveness in providing legal protection and restoring the rights of affected communities. This research employs normative legal research using statute approach, case approach, and conceptual approach. The findings indicate that the class action mechanism in the aforementioned decision fulfilled the requirements of numerosity, commonality, typicality, and adequacy of representation as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2002. Procedurally, the class action proved effective in enhancing access to justice, ensuring judicial efficiency, and strengthening the protection of the constitutional right to a good and healthy environment. However, its substantive effectiveness remains dependent on the fulfillment of formal requirements, the quality of evidence presented, and the consistent application of environmental law principles by judges. Therefore, the class action mechanism constitutes an important instrument in environmental law enforcement, yet it requires consistent regulatory support and judicial practice to achieve optimal ecological justice.
creator: Nazvia Alyssa Dwi Utami
creator: Amanda Amanda
creator: Moulyta Elgi Trinanda
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
volume: 5
number: 3
starting page: 740
ending page: 751
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8595

Keadilan Substantif dalam Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang
type: item
description: Infrastructure development as a National Strategic Project (NSP), such as the Yogyakarta-Bawen Toll Road, aims to improve public welfare but often faces a crucial issue in the land acquisition process, namely the determination of compensation. This research examines the application of substantive justice, which focuses not only on procedural compliance (procedural justice) but also on the fairness and adequacy of the final outcome for the entitled parties. Using a juridical-empirical approach, this article analyzes two main problems: first, how substantive justice is realized in the deliberation stage of determining compensation and what factors cause disagreement from residents. Second, how the overall stages of land acquisition affect the achievement of substantive justice and the obstacles encountered. The analysis shows that although the land acquisition stages have procedurally followed Law No. 2 of 2012, the achievement of substantive justice is still hindered. Factors such as the appraisal of compensation which is deemed not to cover non-physical losses, lack of transparency, and an imbalanced bargaining position in deliberations are the main causes of disagreement. Obstacles in the planning, socialization, and payment stages also impede the realization of a complete sense of justice for the affected communities. This study is expected to contribute to the development of land acquisition policies that prioritize fairness, transparency, and the protection of the rights of affected communities.
creator: Anugraheni Wardah Ulinnuha
creator: Can Gita Yuliana
creator: Kingkin Setyaningsih
creator: Destri Tsurayya Istiqamah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 752
ending page: 765
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8605

Analisis Strategi dan Penguatan Diplomasi dalam Penanganan Sengketa Perbatasan Negara
type: item
description: The establishment of national territorial boundaries is a strategic priority to safeguard sovereignty, maintain security stability, and strengthen bilateral relations between Indonesia and Malaysia as well as Timor-Leste. As of 2024, there remain nine Outstanding Boundary Problems (OBP) with Malaysia and two unresolved segments with Timor-Leste. These issues stem from the continued relevance of outdated colonial agreements, limited diplomatic capacity, weak inter-agency coordination, and minimal support from modern surveying technology. Based on an analysis of four policy alternatives using the criteria of effectiveness, efficiency, and long-term impact, the Strengthening of Intensive Bilateral Diplomacy has been identified as the priority policy. Implementation is directed to the Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) as the main coordinator, supported by regulatory frameworks, diplomatic resources, and cross-ministerial/institutional coordination. Through this strategy, the resolution of pending boundary segments can be accelerated, legal certainty over national territory can be strengthened, security stability in border areas can be improved, and bilateral relations can become closer. Furthermore, Indonesia needs to strengthen diplomatic strategies, leverage technology, and enhance inter-agency coordination to accelerate the resolution of national border disputes. This policy directly contributes to achieving territorial sovereignty and sustainable development toward Indonesia Vision 2045.
creator: Malfam Bioktava
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 766
ending page: 780
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8618

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Tidak Cair Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
type: item
description: Disputes over unpaid insurance claims are a problem that frequently arises in insurance practice and can harm consumers both financially and psychologically, while also reducing public trust in the insurance industry. Such disputes are generally triggered by differing interpretations of policy provisions, alleged breaches of the good-faith principle, and administrative obstacles, which ultimately lead to civil conflicts between the insured and the insurer. To provide access to dispute resolution that is faster, fairer, and more affordable than litigation, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) established the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan/LAPS SJK) through OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020. This study aims to analyze the mechanism for resolving disputes over unpaid insurance claims through LAPS SJK and to assess its effectiveness in providing legal protection and legal certainty for consumers. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, through an examination of primary, secondary, and tertiary legal materials related to contracts, insurance, consumer protection, and alternative dispute resolution. The findings show that LAPS SJK has the authority to handle civil disputes in the financial services sector, including insurance disputes, provided that the parties have a written agreement and have first pursued internal dispute resolution (Internal Dispute Resolution/IDR). Dispute resolution at LAPS SJK is conducted through mediation and arbitration. Mediation is facilitated by a mediator to encourage the parties to reach a settlement agreement, which may be reinforced into a Deed of Settlement (Akta Perdamaian) that is final, binding, and enforceable. If mediation fails, arbitration offers a more determinative resolution through a final and binding award that can be enfor…
creator: Nyayu Maliqa Qays Sinna
creator: Syahda Maulia Qolbi
creator: Viraliza Ramadonna
creator: Moulyta Elgi Trinanda
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 781
ending page: 797
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8617

Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi
type: item
description: This research is grounded in the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, which raises normative questions regarding the legal status of gratification within Indonesia’s anti-corruption framework. The study aims to analyze the normative position of gratification following criminal law codification and to assess its implications for evidentiary mechanisms under the Anti-Corruption Law. Employing a normative legal research method, this study applies statutory and conceptual approaches through comprehensive literature review of primary and secondary legal sources. The findings indicate that gratification remains regulated under the Anti-Corruption Law as lex specialis and is not nullified by the National Criminal Code. The reversal of the burden of proof mechanism continues to apply, although its interpretation must align with fundamental criminal law principles such as culpability and proportionality. The study concludes that systematic harmonization between both legal regimes is essential to ensure legal certainty and strengthen anti-corruption enforcement.
creator: Sugeng Wahyudi
creator: Arif Awaludin
creator: Muhammad Yusril Irza
creator: Ikama Dewi Setia Triana
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 798
ending page: 809
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8611

Analisis Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Tindak Pidana Narkotika dalam Asas Legalitas dan Kemandirian Hakim
type: item
description: This study analyzes the juridical issues related to the implementation of criminal sanctions below the statutory minimum, as reflected in Cassation Decision Number 7853/K/Pid.Sus/2024. The focus of this research centers on the tension between the rigid provisions of Article 111 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics and the reality of judicial practice, which often deviates from these provisions. This phenomenon raises debates regarding the extent to which the principle of legality can be compromised in pursuit of justice without undermining the pillar of legal certainty within Indonesia’s criminal justice system. Using a normative legal research method with a statutory and case study approach, this study qualitatively analyzes judges’ considerations. The findings indicate that, although the policy of imposing sentences below the minimum carries the risk of creating legal uncertainty, the Supreme Court in this case reinterpreted the principle of legality. Judges tend to prioritize proportionality and substantive justice to avoid purely mechanical punishment. The study concludes that, while judicial discretion represents a concrete expression of judicial independence, such practice requires clearer normative parameters. Without explicit regulation, deviations from the statutory minimum risk widening disparities in judicial decisions. Therefore, standardized sentencing guidelines are necessary to preserve legal integrity while maintaining a sense of justice for defendants.
creator: Asa Maghriza
creator: Marwan Suliandi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-07
publication date: 2026-03-07
volume: 5
number: 3
starting page: 810
ending page: 826
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8586

Military and Civil Society in Conflict Areas: A Sociological-Legal Study on the Dynamics of Power and Legitimacy
type: item
description: This article examines the complex interactions between the military and civil society in regions affected by conflict, approached from a sociological-legal perspective. The study seeks to understand how military power influences civil society, the ways in which legal and social legitimacy are established, and how local communities respond to military presence and control. Employing a qualitative case-study methodology, the research utilized in-depth interviews with community members and military personnel, extensive field observations, and detailed analysis of relevant legal documents. The findings reveal that military power structures significantly impact civil rights, security, and social dynamics, with interactions ranging from cooperative engagement to open conflict. Furthermore, the legitimacy of military actions is closely linked to factors such as operational performance, transparency, accountability, and social acceptance by local populations. Based on these insights, the article argues for the importance of improving communication channels between military forces and communities, integrating formal legal frameworks with local norms and practices, and actively involving community members in security and governance programs. These measures are proposed as strategies to enhance the legitimacy of military operations, reduce conflict, and promote long-term social stability. The study contributes to the broader understanding of civil-military relations by highlighting the sociological and legal dimensions of military influence in conflict-affected areas.
creator: Arief Fahmi Lubis
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 827
ending page: 832
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8614

Resiliensi Sosial Komunitas Petani dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan untuk Proyek PLTB: Kajian Literatur Perspektif Antropologi Pembangunan
type: item
description: Land conversion associated with renewable energy expansion generates profound socio-cultural transformations in agrarian communities. This study aims to analyze how wind power development reshapes agrarian identity, social capital configuration, and the meaning of land within rural society from an anthropology of development perspective. This research applies qualitative literature-based analysis supported by recent peer-reviewed scholarship on land use change, rural transformation, social capital, and political ecology. Conceptual synthesis integrates sustainable livelihood framework, identity negotiation theory, and energy landscape analysis to construct an interpretive analytical model. Findings indicate that agricultural land conversion produces deagrarianization, occupational shifts, and reconfiguration of social stratification. Land is redefined from a genealogical and productive space into infrastructure and investment asset. Social capital grounded in kinship networks, customary institutions, and local organizations functions as a resilience mechanism through risk redistribution, collective solidarity, and participatory negotiation. Energy landscapes restructure symbolic and material relations between community and territory, generating both hybrid identities and conflict dynamics. Inclusive governance determines whether renewable energy fosters adaptive transformation or deepens commodification and exclusion. Renewable energy transition in rural areas requires socio-cultural recognition beyond technical implementation. Integrating local identity, participatory governance, and community ownership strengthens just and sustainable transformation pathways.
creator: Maghfirah Islami Rizal
creator: Muh Basir
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 833
ending page: 853
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8619

Perlindungan Hukum Preventif dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
type: item
description: The purpose of this study is to examine the implementation of employment agreements as one of the means of providing legal protection for workers’ rights. The research method employed in this study is normative juridical, utilizing primary and secondary legal materials obtained through the analysis of statutory regulations, legal scholars’ opinions, as well as books and journals relevant to the subject under study. The results of the study indicate that employment agreements, as a form of preventive legal protection for workers’ rights, are a consequence of the application of the welfare state concept, thereby requiring the state to intervene in employment relationships arising from such agreements. This form of intervention can be observed in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The provisions contained in this law, particularly Article 54 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, constitute a form of preventive legal protection, especially in points (e) and (f), as they regulate economic rights as well as the rights and obligations of workers. These provisions provide protection and serve as a form of legal certainty that safeguards workers from the beginning of their employment. The obstacles encountered in the implementation of employment agreements as a preventive means of protecting workers’ rights are divided into three factors: regulatory factors, legal culture factors, and legal structure factors.
creator: Maria Reinha Rosari Luntar
creator: Umbu Lily Pekuwali
creator: Hermawati A. Y. Dai
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 854
ending page: 868
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8637

Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Oematamboli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
type: item
description: Village institutions play an important role in supporting participatory and sustainable rural development. The Village Law No. 6 of 2014 recognizes village autonomy and emphasizes the importance of community participation through Village Community Institutions (Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD). However, the implementation of these institutions in practice has not always functioned effectively. This study aims to analyze the role of village community institutions in supporting village development and to identify the factors that influence their effectiveness in Oematamboli Village, Lobalain District, Rote Ndao Regency. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and field observations involving village government officials, community institution administrators, and community leaders, while secondary data were obtained from documents and relevant regulations. The results indicate that the functions of LKD, including the Community Empowerment Institution (LPM), Neighborhood Associations (RT), and Community Associations (RW), have not been implemented optimally in supporting village development. This condition is reflected in the limited participation of LKD in development planning, weak absorption of community aspirations, and low community participation in development activities. Several factors influencing this condition include limited human resource capacity, inadequate infrastructure, low community participation, and limited development funding. Therefore, strengthening institutional capacity, improving coordination, and increasing community participation are necessary to enhance the effectiveness of village development.
creator: Julfrista Sinlae
creator: Rafael Rape Tupen
creator: Marlyani Anita Seran
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 869
ending page: 880
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8636

Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
type: item
description: This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority to test laws and regulations (judicial review) in the Indonesian state system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study applies a normative juridical method using three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reviewed through qualitative analysis. The results of the study show that normatively the division of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court has been expressly regulated in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Supreme Court is given the authority to test regulations under the law against the law, and the Constitutional Court is given the authority to test laws against the 1945 Constitution. This division of authority is a manifestation of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances after the third amendment to the 1945 Constitution. However, in practice, this two-roof judicial review system tends to give rise to conceptual and practical problems, such as overlapping authority and differences in decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court which have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the judicial institution. Therefore, it is necessary to reorganize the authority of judicial review by strengthening coordination between institutions or unifying the authority of judicial review which is centered on one institution only in order to guarantee legal certainty, harmonization of norms, and supremacy of the constitution in the Indonesian state system.
creator: Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge
creator: Saryono Yohanes
creator: Mario Aprio Almit Lawung
creator: Rafael Rape Tupen
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 5
number: 3
starting page: 881
ending page: 898
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8634

Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency sebagai Sarana Pendanaan Aksi Terorisme di Indonesia Beserta Tantangan dalam Penegakan Hukum
type: item
description: The development of financial technology has led to the emergence of cryptocurrency as a decentralized digital instrument that enables fast and cross-border financial transactions. While this technology offers efficiency and flexibility in digital financial activities, it also creates opportunities for misuse in various forms of crime, including terrorist financing. This study aims to analyze the use of cryptocurrency as a means of financing terrorist activities in Indonesia, examine the existing legal framework governing terrorist financing, and identify the challenges faced in law enforcement. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the use of cryptocurrency as a medium for terrorist financing still fulfills the elements of a criminal offense as regulated under Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing. However, the characteristics of cryptocurrency, such as anonymity, decentralization, and cross-border transactions, create significant challenges in the processes of evidence gathering, transaction tracing, and identification of perpetrators. In addition, there is a regulatory gap between the recognition of crypto assets as economic commodities and the supervision of their potential misuse for terrorist financing. Therefore, stronger regulations are needed to explicitly integrate crypto assets into the terrorist financing prevention regime, along with improving the capacity of law enforcement agencies in blockchain transaction analysis and strengthening international cooperation to enhance the effectiveness of law enforcement in the digital economy era.
creator: Rizky Dwi Utami
creator: Ahmad Nafhani
creator: Agung Pratama
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 899
ending page: 918
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8643

Tradisi Perkawinan Ana Ale di Desa Tiwu Tewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende di Tinjau dari Hukum Adat
type: item
description: One of the long-standing marriage traditions in the Ende community is the ana ale marriage tradition. Ana ale marriage is a form of marriage based on an agreement between the parents of the man and woman, as well as a long-established good relationship between both parents. This research was conducted in Tiwu Tewa Village, Ende Timur District, Ende Regency. This research aims to understand the fundamental values contained in marriage as viewed from customary law, the process of implementation and its legitimacy, as well as the obstacles in the implementation of the ana ale marriage. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, which includes interviews and literature study. The research results show that the fundamental values contained in the ana ale marriage, as viewed from customary law, consist of sacred and spiritual values, responsibility and commitment values, social and mutual assistance values, and adherence to customs. The process of implementing the ana ale marriage includes Ru’u Tu Jaga Rara, Janji, Puzi Ru’u, Teo Zambu, Bou Engga, Mai Tu Gega Padha, Tu Ngawi, Teke Ngara, Dari Nikah, Tu Ana. Meanwhile, the marriage is considered valid at the Tu Ana ceremony. The obstacles faced in the ana ale marriage include economic factors and the occurrence of clandestine marriages by the female party.
creator: Emiliana Sari Padi
creator: Darius Mauritsius
creator: Petornius Damat
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 919
ending page: 929
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8642

Pertanggungjawaban Perdata Affiliator E-Commerce atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Video TikTok
type: item
description: The development of digital platforms such as TikTok has encouraged the emergence of affiliate-based marketing practices in e-commerce activities. Affiliate marketing is a digital marketing system that promotes another person's product or service through a special affiliate link and earns a commission if a purchase or transaction is made through that affiliate link. Product promotion content has become one of the most effective marketing methods in the digital world. However, in practice, there are cases where affiliates reuse video content belonging to creators for promotional purposes and to earn sales commissions without permission. This study aims to analyze the provisions of digital video copyright protection under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to examine forms of copyright infringement in the use of TikTok videos by affiliates. The method used is a normative study, employing a legal approach, a conceptual approach, and factual analysis. Primary and secondary legal materials were used in this study, which was analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that TikTok videos fall under the category of cinematographic works that are protected as stipulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law. Copyright protection arises automatically based on the declarative principle since the creation is realized in a tangible form, covering moral and economic rights. The use of TikTok videos by affiliates for promotional purposes and to earn sales commissions constitutes commercial use which, if done without the creator's permission, violates the creator's economic rights as stipulated in Article 9 paragraph (3) and potentially violates moral rights under Article 5 of the Copyright Law.
creator: Made Daksa Pradipa Arsa
creator: Dewa Ayu Putri Sukadana
creator: I Gede Agus Kurniawan
creator: Bagus Gede Ari Rama
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
volume: 5
number: 3
starting page: 930
ending page: 941
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8658

Tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah TC. Hilers Maumere Terkait Praktik Pembakaran Limbah Medis Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
type: item
description: This study aims to analyze The Responsibility of the Regional General Hospital (RSUD) TC. Hilers Maumere regarding the practice of burning medical waste and to examine its conformity with the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health and other regulations related to hazardous waste management. Medical waste management is an important issue because improper handling may cause environmental pollution and pose serious risks to public health. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach, examining how the law operates in society through field data collection and analysis of relevant legal regulations.The results show that RSUD TC. Hilers Maumere implements a waste management system that includes the separation of household waste, liquid waste, and hazardous and toxic waste (B3). Medical waste is categorized and packaged according to its type, weighed, temporarily stored in medical waste storage facilities, and then destroyed using an incinerator or transported by authorized third parties. However, the practice of burning medical waste must be strictly supervised to prevent environmental impacts and potential legal violations. Therefore, stronger supervision, compliance with medical waste management standards, and the implementation of firm legal responsibility are necessary to protect public health and environmental sustainability.
creator: Kristina Matilda
creator: Jimmy Pello
creator: Debi F. Ng. Fallo
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-18
publication date: 2026-03-18
volume: 5
number: 3
starting page: 942
ending page: 957
doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8662

Virtualisasi Ruang Publik sebagai Bentuk Transformasi Ruang Deliberasi ke Media sosial
type: item
description: The development of digital technology and social media has brought significant changes to the public sphere and the mechanisms of democratic deliberation. Social media now plays a crucial role as a platform for discussion, interaction, and political mobilization, potentially replacing or even revolutionizing traditional political forums. This study examines the phenomenon of the virtualization of the public sphere by reviewing theories on the transformation of deliberative spaces in the digital era, and assesses the extent to which social media can substitute conventional political forums.This research adopts a theoretical approach and literature analysis to explore the dimensions of engagement, participation, and the challenges faced by social media as a space for digital democratic deliberation. The findings indicate that social media represents a dynamic and promising arena for strengthening deliberative democracy, but it also encounters serious challenges such as polarization, misinformation, filter bubbles, information manipulation, digital divides, and the difficulty of reaching consensus and compromise in online spaces.This article also discusses the implications of these findings for political communication theory, political practices in the digital age, and the role of both government and civil society in managing these changes. It is hoped that this article will contribute to a better understanding of the role of social media in political communication and its implications for democracy in the digital era.
creator: Abdullah Abdullah
creator: Murni Siregar
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-07-27
publication date: 2026-07-27
volume: 5
number: 3
starting page: 958
ending page: 971
doi: 10.55606/jurrish.v5i4.8761